berita terkini LATEMMALALA Suara Kita Bersatu

Kabinet Indonesia Bersatu II

2009-12-24T19:13:00.000-08:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama Wakil Presiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet Indonesia Bersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya:

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
www.presidensby.info Prof. Dr. Budiono, M.Ec
Wakil Presiden Republik Indonesia
www.setwapres.go.id

Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Menteri Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan
www.polkam.go.id Ir. Hatta Rajasa
Menteri Koordinator
Perekonomian
www.ekon.go.id
Dr. H.R. Agung Laksono
Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat
www.menkokesra.go.id

Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara
www.setneg.ri.go.id Gamawan Fauzi SH,MS
Menteri Dalam Negeri
www.depdagri.go.id

Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
Menteri Luar Negeri
www.deplu.go.id Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi
Menteri Perhubungan
www.dephub.go.id Prof.Dr.Ir. Muhammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional
www.depdiknas.go.id

Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro
Menteri Pertahanan
www.dephan.go.id Ir.Mohamad Suleman Hidayat
Menteri Perindustrian
www.dprin.go.id Dr.H. Salim Segaf Al-Jufrie
Menteri Sosial
www.depsos.go.id

Patrialis Akbar,SH
Menteri Hukum dan HAM
www.depkehham.go.id Dr. Mari E. Pangestu
Menteri Perdagangan
www.depdag.go.id Drs. H. Suryadharma Ali
Menteri Agama
www.depag.go.id

Ir. H. Tifatul Sembiring
Menteri Komunikasi dan Informatika
www.depkominfo.go.id Ir. H. Suswono, MMA
Menteri Pertanian
www.deptan.go.id Ir. Jero Wacik SE
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
www.budpar.go.id

Hendarman Supandji, SH
Jaksa Agung
www.kejaksaan.go.id Zulkifli Hasan, SE, MM
Menteri Kehutanan
www.dephut.go.id Prof.Dr.Ir. H. Gusti Muhammad Hatta
Menteri Negara Lingkungan Hidup
www.menlh.go.id

Dr. Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
www.depkeu.go.id Dr.Darwin Zahedy Saleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
www.esdm.go.id Linda Amalia Sari, Sip
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
www.menegpp.go.id

Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih
Menteri Kesehatan
www.depkes.go.id Dr. Ir.Fadel Muhammad
Menteri Kelautan dan Perikanan
www.dkp.go.id EE Mangindaan, Sip
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
www.menpan.go.id

Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
www.kemenegpdt.go.id Drs H. A. Muhaimin Iskandar, MSi
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
www.nakertrans.go.id Suharso Manoarfa,MA
Menteri Negara Perumahan Rakyat
www.kemenpera.go.id

Dr. Syariefuddin Hasan
Menteri Negara Koperasi dan UKM
www.depkop.go.id Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE
Menteri Pekerjaan Umum
www.pu.go.id Dr. Andi Alfian Mallarangeng
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Dr. Ir. Musfata Abubakar
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
www.bumn-ri.com Prof. Dr. Armida Alisjahbana
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
www.bappenas.go.id Drs.H. Suharna Surapranata, MT
Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT
www.ristek.go.id

10 Tahun Terakhir yang Membanggakan

2009-12-24T18:52:00.000-08:00

Dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada SBY tampil sebagai Presiden, tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.

Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia.

Utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada masa pemerintahan SBY. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 miliar dolar AS. Pada tahun 2006, dua tahun setelah memimpin Indonesia, Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang kita sebesar 7.8 miliar dolar AS.

Selengkapnya, lihat data-data laju pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir berikut. Data-data ini berasal dari BPS.

Tanggapan Atas Wacana Penonaktifan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani

2009-12-24T18:46:00.000-08:00

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS
PRESIODEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
TENTANG WACANA PENONAKTIFAN
WAPRES BOEDIONO DAN MENKEU SRI MULYANI

KOPENHAGEN,
18 DESEMBER 2009

Saya perlu memberikan penjelasan pers pada sore hari ini atau malam hari waktu Indonesia karena saya memantau ada perkembangan politik yang saya harus memberikan penjelasan dan tanggapan dengan baik. Sebab kalau tidak, saya khawatir kepastian, termasuk situasi di dalam negeri, termasuk yang disebut situasi pasar perekonomian kita bisa terganggu. Kalau terganggu tentu tidak baik bagi upaya kita, pemerintah dan semua pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan perekonomian kita yang semuanya itu diabdikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan tinjauan dan pertimbangan seperti itulah, saya ingin memberikan penjelasan sehubungan dengan isu menghangat pada hari-hari terakhir ini seputar penonaktifan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana yang diangkat kalangan publik maupun media massa, yang intinya apakah perlu dinonaktifkan atau menonaktifkan diri agar kedua pejabat kita, baik Pak Boediono maupun Ibu Sri Mulyani itu bisa memenuhi panggilan Pansus DPR RI tentang angket Bank Century dengan baik.

Terhadap isu itu maka yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal sebagai berikut.
Saya tentu menghormati pikiran dari Pansus Angket Bank Century, tujuannya barangkali agar proses yang dilakukan oleh Pansus itu bisa berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu saya mulai sekian jam yang lalu dan beberapa saat yang lalu sebelum memasuki ruangan ini, saya kembali berkomunikasi dengan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Saya tentu saja menanggapi apa yang diangkat Pansus DPR itu, ingin mendapatkan kepastian dari kedua pejabat itu apakah kedua beliau tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena saya ingin kegiatan pemerintahan tidak terhenti, tidak terganggu, tetapi kedua beliau itu juga kooperatif dalam arti siap kapapun dipanggil Pansus untuk bisa memberikan penjelasan dan keterangan. Jawaban dari kedua pejabat negara itu, baik Wakil Presiden maupun Menteri Keuangan kepada saya, kedua beliau sanggup untuk menjalankan kedua-duanya. Sanggup untuk menjalankan kegiatan extra dalam keadaan seperti ini.
Berkaiatan dengan dua hal itu, maka pertama-tama tentu saya meminta kedua pejabat negara itu, baik Wakil Presiden Boediono maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan jawaban kepada Pansus Angket, karena sifatnya himbauan bahwa kedua beliau itu benar-benar bisa menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan Menteri Keuangan seraya memenuhi kewajibannya untuk memenuhi panggilan Pansus Angket Bank Century.

Pendapat saya sebagai Presiden menyangkut penonaktifan Wakil Presiden. Kalau penonaktifan itu dimaknai sebagai pemberhentian sementara, barangkali begitu, maka justru UUD 1945 tidak mengenal istilal non aktif atau pemberhentian sementara, baik bagi Presiden maupun Wakil Presiden. Yang ada adalah pasal 7 yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian, baik Presiden maupun Wakil Presiden.

Ada aturannya, yang oleh konstitusi kita sangat gambling diatur, kapan seorang Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan. Dalam konteks itu, benar-benar tidak ada istilah non aktif ataupun diberhentikan sementara bagi seorang Presiden, dan dalam hal ini tentunya bagi Wakil Presiden terkait dengan masalah Bank Century ini.

Berkaitan dengan istilah non aktif atau pemberhentian sementara Menteri Keuangan, aturan yang berlaku adalah sesuai aturan undang undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, maka seorang pejabat negara dan dalam hal ini menteri diberhentikan sementara manakala dia berstatus sebagai terdakwa yang diancam oleh hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih dan bersangkutan sedang menjalani proses peradilan dengan status terdakwa.

Tentu saja, apa yang dialami Menteri Keuangan kita, tidak sedang dalam artian seperti itu. Menteri Keuangan tidak dijadikan terdakwa dan tidak sedang menjalani pemeriksaan oleh pengadilan, tapi ini dalam konteks penggunaan hak angket oleh DPR RI. Berbeda konteksnya. Oleh karena itu tentu saja saya memandang dengan semua penjelasan itu, baik Wakil Presiden maupun Menteri Keuangan tidak perlu berstatus non aktif. Tidak perlu berhenti atau diberhentikan dengan catatan, sekali lagi kedua embanan tugas dapat dilaksanakan dengan baik, baik sebagai pejabat negara yang menjalankan kegiatan pemerintahan, sebagai Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, maupun dalam konteks pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia khusus angket Bank Century.

Saya kira kita sepakat bahwa kegiatan pemerintahan sekali lagi tidak boleh terganggu. Sekarang ini Kabinet Indonesia Bersatu II dengan jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah sedang menjalankan program 100 hari yang sangat penting untuk keberhasilan program 5 tahun mendatang. Yang sangat berkepentingan dengan kepentingan rakyat kita. Oleh karena itu setiap gangguan terhadap program 100 hari ini tentu akan berpengaruh bagi upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia.

Ini harus sangat dimengerti oleh kita semua. Disamping itu apa yang saya sampaikan ini tentu sangat penting bagi kepastian hukum, bagi tegaknya konstitusi dan kerangka bernegara yang harus sama-sama kita junjung tinggi. Dan kita juga tidak ingin saudara-saudara memberikan preseden yang tidak baik kepada semuanya nanti dalam menjalankan kehidupan bernegara maupun kegiatan pemerintahan.

Saya mengajak semua pihak untuk betul-betul menghormati UUD dan undang undang kita serta menghormati aturan main, rules of the game. Demokrasi tiada lain rohnya adalah kebebasan di satu sisi, yang kedua adalah rule, baik rule of law maupun rule of the game di sisi yang lain. Itulah kematangan kita dalam berdemokrasi.

Kemudian saya mengajak semua piha, mari kita bekerja secara proporsional dan akuntabel karena semua yang akan kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia, pada konstitusi, dan kepada sejarah. Harapan saya, khusus sebagai kepala negara, tulus, kiranya Pansus Angket Bank Century bisa menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan kejelasan tentang duduk perkara tindakan terhadap Bank Century itu secara objektif, terbuka dan bisa diikuti secara rasional oleh rakyat kita.

Dan kemudian tentu harapan saya, sekali lagi menghadapi semua ini, baik Wakil Presiden maupun Menteri Keuangan tetap dapat menjalankan tugas agar pemerintahan sekali lagi tidak terganggu, agar pasar tidak terguncang yang akhirnya mengakibatkan keberlanjutan pembangunan perekonomian kita yang akhirnya yang menerima dampaknya tiada lain adalah rakyat kita, seluruh rakyat Indonesia.

Itulah yang dapat saya sampaikan saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT selalu membimbing perjalanan bangsa kita menghadapi tantangan, pasang surut keadaan dengan harapan kita terus bisa membangun menuju masa depan yang lebih baik.

Sekian, terimakasih.

Miranda Goeltom : Jawaban Tidak Tahu Tidak Bermaksud Lecehkan Parlemen

2009-12-24T18:45:00.000-08:00

Mantan Deputi Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom mengaku jawabannya kepada parlemen dengan kalimat tidak tahu atau "tidak ingat" karena memang pertanyaan itu bukan wewenang dirinya. "Ini bukan maksud saya contempt of parliament (pelecehan terhadap parlemen),"curhat Miranda didepan Pansus Angket Century, di Gedung Nusantara, (22/12)
Menurut Miranda, dirinya tidak menjawab karena memang tidak tahu persoalan tersebut. "Kalau saya tahu peraturannya tentang itu maka akan saya terangkan didepan anggota pansus angket,"paparnya.
Karena itu, terang Miranda, mau dipaksa apapun kalau bukan bidang saya maka saya akan jawab tidak tahu. "Ini memang karena bukan wewenang saya,"katanya.
Pada kesempatan tersebut, Miranda mempertanyakan keterlibatannya sebagai saksi Pansus Angket Century karena, dirinya merasa tidak memiliki wewenang dan kapasitas terkait kasus Bank Century. Menurut dia, yang memiliki wewenang hal itu adalah direktorat pengawasan.

Mayoritas Anggota Pansus Kecewa Jawaban Miranda Goeltom

2009-12-24T18:44:00.000-08:00

Sebagian besar anggota Pansus Angket Bank Century merasa kecewa terhadap jawaban Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltam, yang kerap menjawab tidak tahu atau tidak ingat ketika ditanya.
Anggota DPR dari PDIP Ganjar Pranowo mengaku kecewa dengan jawaban dari Miranda Goeltom yang terkesan tidak mengetahui persoalan Bank Century. "Ibu mengikuti rapat KSSK,?"tanya Ganjar kepada Miranda Goeltom. langsung dijawab sama Miranda "tidak ingat"
Jawaban Miranda tersebut langsung di timpali oleh Ganjar, "tidak ingat Ibu? tapi bukannya ibu Miranda selalu ikut rapatkan? tanya lagi Ganjar. langsung di jawab Miranda. Oh ya,"jawabnya.
Mendapat jawaban seperti itu, Ganjar pun menimpali, Oh syukur ingatan Ibu sudah kembali," tegas Ganjar diikuti senyum-senyum sejumlah anggota Pansus.
Sementara, Ana Mu'awanah dari PKB menegaskan, sebagai saksi Miranda Goeltom harus menyampaikan sebenarnya kepada anggota Pansus Century dan ini sesuai dengan amanat UU. "Ibukan hadir dalam rapat KSSK jadi Ibu Miranda tahu persis dimana bail out terjadi,"terangnya.
Marwan Jafar (F-PKB) menilai perubahan PBI tentang FPJP seolah-olah diajukan untuk Bank Century. "Apakah ini memang diperuntukkan untuk Century,"tanyannya.
Pada kesempatan tersebut, Marwan menambahkan, Mantan Gubernur BI boediono tadi pagi, menyatakan tidak ada bank lain selain century yang mengajukan FPJP. "Apakah benar itu pernyataan Boediono,'tanyanya.
Menurut Miranda, FPJP tidak hanya diperuntukan untuk Bank Century tetapi dapat dipakai oleh Bank apapun yang memerlukannya.
Dia menambahkan, kondisi pasar uang antar Bank pada bulan Januari-agustus 2008 antara bank pemberi dan penerima BUMN sebesar 266 triliun kemudian pada desember 2008 menjadi 17 Triliun.

PEMERINTAH DAERAH SEBAIKNYA BENTUK SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

2009-12-24T18:41:00.000-08:00

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKAN) DPR RI mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan negara. Dengan terbentuknya sistem dan prosedur diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam dialog antara BAKN DPR RI dengan Sekda Provinsi Jawa Barat, menurut Edwin Kawilarang (F-PG) temuan BPK dapat diklasifikasi dari 2 bentuk, yaitu sistem dan prosedur, serta pelanggaran undang-undang yang berimplikasi terhadap pidana. Dia mengatakan banyak daerah yang tidak memiliki sistem dan prosedur. Biasanya pelanggaran UNDANG-UNDANG terjadi karena tidak ada sistem dan prosedur. “Apabila telah dibuatnya sistem dan prosedur maka kemunginan kecil terjadi pelanggaran”, kata anggota BAKN itu. Rabu (16/12) di Gedung Sate, Bandung.

Edwin mengungkapkan hampir di seluruh daerah di Indonesia tidak mendapatkan penilaian yang baik “Disclimer rata-rata, banyak terjadi kebocoran keuangan di daerah. Kebocoran yang terjadi di banyak daerah,” ujarnya.

Sering terjadi kekurangan dalam perhitungan atau penilaian Aset. Aset ada namun dokumen asetnya tidak ada, sehingga hal ini diangkat terus oleh BPK. Harus ada trobosan dalam mengamankan aset pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau instansi kementrian, lembaga, agar dapat aman secara hukum.

Hal senada disampaikan Anggota BAKN dari Fraksi Partai Hanura Murady Darmansyah mengatakan basis dari keuangan adalah sistem. Sistem merupakan kesepakatan diantara pelaku-pelaku di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat diminimumkan penyimpangan.

Selain itu, Asman Abnur (F-PAN) menjelaskan latar belakang dibentuknya BAKN sebagai alat kelengkapan DPR RI. Dia mengutarakan selama ini hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, yang selanjutnya dibahas oleh Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Menurutnya banyak hasil pemeriksaan BPK yang tidak tertindaklanjuti secara maksimal. Maka dari itu, lahir lembaga ini dibentuk dengan harapan DPR dapat lebih fokus dalam menindaklanjuti temuan BPK. Yang kemudian dilaporkan oleh Komisi yang terkait dalam DPR. Asman menambahkan jika ditemukan tindak pidana korupsi maka BAKN tidak segan-segan merekomendasikan kepada pihak berwajib kejaksaan, kepolisian, ataupun KPK.

Lebih lanjut, Asman Abnur yang juga anggota Komisi XI itu, mengharapkan lima tahun kedepan seluruh pemerintah daerah telah memiliki BAKN Daerah, sehingga laporan BPK Provinsi dapat ditindak lanjuti oleh DPRD.

Mengenai pengelolaan Aset harus disiapkan tempat penyimpanan Dokumen berharga yang aman dari kerusakan, karena dokumen aset merupakan surat berharga yang merupakan bukti legalitas. Dan untuk mengindentifikasi seluruh aset yang ada harus ada terobosan dan kerjasama antara seluruh perangkat dan instansi pemerintah.

Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Provinsi Jawa Barat tersebut dimaksudkan dalam Rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tim Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria (F-PD), bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data masukan serta aspirasi secara langsung.

Kunjungan hari pertama, BAKN akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Muspida, DPRD, Perwakilan BPK, Itwilprov, dan Instansi terkait, di gedung Sate, Bandung. Selain itu, diagendakan mengadakan pertemuan dengan Walikota Bandung dan DPRD.

Hari selanjutnya, BAKN berkesempatan untuk melakukan dialog dengan Bupati dan DPRD Bandung.

BAKN dibentuk DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemerikasaan BPK yang disampaikan kepada DPR, dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Komisi DPR. Selain itu memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemerikasaan tahunan, hambatan pemerikasaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, BI, BUMN, badan layanan umum, BUMD, dan dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Susunan keanggotaan terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI, dipimpin Ketua BAKN Ahmad Muzani (F-P.Gerindra) dan Wakil Ketua Yahya Sacawiria (F-PD), dengan anggota Edwin Kawilarang (F-PG), Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), Ecky Awal Muharam (F-PKS), Asman Abnur (F-PAN), Mustofa Assegaf (F-PPP), Nur Yasin (F-PKB), dan Murady Darmansyah (F-P.Hanura).

PENYELESAIAN KASUS PRITA HARUS SECARA KOMPREHENSIF

2009-12-24T18:39:00.000-08:00

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan kasus Prita Mulyasari harus dilihat secara komprehensif. "Disini adanya masalah Rumah Sakit yang melecehkan pasiennya, sementara ada juga masalah hukum yang harus dijalankan,"papar Marzuki saat mengadakan konferensi Pers di Ruang Pers DPR, Gedung Nusantara III, Rabu. (23/12).
Menurut Marzuki, dirinya secara pribadi melihat jangan hanya UU ITE saja dikoreksi, tetapi disini mencuat persoalan pelayanan publik yang harus segera diperbaiki dan dibenahi. "Memang harus ada UU yang disempurnakan tetapi hak pelayanan publik juga harus jelas,"paparnya.
Dia menambahkan, memang terdapat pelanggaran oleh Prita namun harus segera dicari solusi yang menyeluruh seperti pegadaian artinya menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Mengenai harapan pada tahun 2010 mendatang, Ketua DPR mengharapkan situasi semakin kondusif sehingga kondisi di pemerintahan semakin membaik. "Kita mengharapkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita kita semua dalam mensejahterakan rakyat,"tandasnya.
Mengenai proses Pilkada yang akan berlangsung dibeberapa daerah pada tahun depan, Marzuki mengatakan, proses demokrasi jangan sampai berakhir anarkis artinya jika kompetisi selesai semua komponen bangsa harus bersama-sama membangun daerah. "harapan lainnya yaitu pada tahun 2010, semoga DPR dapat lebih bermitra dengan pers di lingkungan DPR,"paparnya.

Menakertrans: Kalau Malaysia Siap, Moratorium TKI Dicabut

2009-11-15T04:31:00.000-08:00

KUALA LUMPUR, latemmalala.blogspot.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertans) A Muhaimin Iskandar Rabu (11/11) bertolak ke Malaysia, untuk merundingkan mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan pemerintah Malaysia.

Perundingan ini akan dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Sri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr. S. Subramaniam.

Dikatakan Muhaimin, Indonesia siap mencabut moratorium pengiriman TKI ke Malaysia selama Pemerintah Malaysia siap menyetujui peningkatan perlindungan dan kualitas kesejahteraan terhadap TKI. “Kalau Malaysia siap, kita akan cabut moratorium,” katanya di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (11/11) seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Pengiriman TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Malaysia sejak 25 Juni 2009 dihentikan sementara, mengingat banyaknya kasus kekerasan dan minimnya perlindungan TKI di Malaysia.

Menurut Muhaimin, perundingan kali ini akan membahas isu perbaikan perlindungan dan kondisi kerja TKI di sektor PLRT. Pemerintah Malaysia diharapkan segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam mekanisme, kondisi kerja serta perlindungan TKI. “Mudah-mudahan menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada TKI. Kita targetkan tanggal 21 November ini semuanya beres,” tegasnya.

Mennakertrans dan Presiden ke Malaysia Perjuangkan Nasib TKI
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Rabu (11/11), bertolak ke Malaysia untuk merundingkan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan pemerintah Malaysia. Perundingan ini akan dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Sri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Sumber Manusia Datuk Dr S Subramaniam.

Muhaimin mengatakan, Indonesia siap mencabut moratorium pengiriman TKI ke Malaysia selama pemerintah Malaysia siap menyetujui peningkatan perlindungan dan kualitas kesejahteraan terhadap TKI. “Kalau Malaysia siap, kita akan cabut moratorium,” katanya ketika mengawal kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Malaysia, Rabu (11/11).

Sejak 25 Juni 2009, Pemerintah Indonesia melalui Depnakertrans menghentikan sementara (temporary banned) pengiriman TKI penata laksana rumah tangga (PLRT). Kebijakan ini dilakukan mengingat banyak kasus kekerasan dan minimnya perlindungan TKI di Malaysia.

Muhaimin menjelaskan, perundingan kali ini akan membahas isu mutakhir mengenai perbaikan perlindungan dan kondisi kerja TKI di sektor PLRT. Pemerintah Malaysia diharapkan segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam mekanisme, kondisi kerja serta perlindungan TKI.

“Perundingan ini mudah-mudahan menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada TKI. Kita targetkan tanggal 21 November ini semuanya beres,” tegasnya.

Lima poin yang akan dirundingkan Pemerintah RI dengan Malaysia, antara lain, revisi aturan majikan memegang paspor TKI, pemberian cuti sehari dalam seminggu, peningkatan gaji dan kondisi kerja, perlu lembaga pengawasan (monitoring) terhadap kondisi kerja TKI, serta pengurangan biaya penempatan TKI.

“Kita ingin mengurangi pembiayaan penempatan TKI agar tidak membebani terhadap TKI, khususnya untuk PRT, karena sejak 2006 biaya penempatan ini membengkak,” katanya.

Seperti diketahui, sejak 2006 telah terbentuk joint group antara Pemerintah RI dan Malaysia. Forum bersama ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, saat ini kesepakatan itu tidak relevan dan perlu direvisi.

“Lima poin itu kita akan perjuangkan agar terealisasi semua. Kalau ini bisa disepakati pada 21 November nanti, insya Allah TKI akan terlindungi,” tandasnya.

Hari Jumat (13/11), Mennakertrans Muhaimin Iskandar dijadwalkan akan mengunjungi beberapa selter TKI untuk melihat langsung kondisi pahlawan devisa Indonesia.

Muhaimin Bawa Lima Poin Perundingan soal TKI
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertans) A Muhaimin Iskandar membawa lima poin yang akan dirundingkan dengan Malaysia terkait TKI.

Kelima poin itu adalah revisi aturan majikan memegang paspor TKI, pemberian cuti sehari dalam seminggu, peningkatan gaji dan kondisi kerja, perlu lembaga pengawasan (monitoring) terhadap kondisi kerja TKI, serta pengurangan biaya penempatan TKI.

“Kami ingin mengurangi pembiayaan penempatan TKI agar tidak membebani terhadap TKI, khususnya untuk PRT, karena sejak 2006 biaya penempatan ini membengkak,” kata Muhaimin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Muhaiman sejak kemarin sudah bertolak ke Malaysia bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Lima poin itu akan kami perjuangkan agar terealisasi semua. Kalau ini bisa disepakati pada 21 November, insya Allah TKI akan terlindungi,” tandasnya.

Sebenarnya, sejak 2006 telah terbentuk joint group antara Pemerintah RI dan Malaysia. Forum bersama ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, saat ini kesepakatan itu tidak relevan dan perlu direvisi.

Pada kunjungan itu, Muhaimin juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa selter TKI untuk melihat langsung kondisi para pahlawan devisa tersebut.

Menakertrans: Perlindungan TKI Menjadi Prioritas Pemerintah

2009-11-15T04:27:00.000-08:00

KUALA LUMPUR, latemmalala.blogspot.com — Pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) tetap menjadi prioritas pemerintah. Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat meninjau pelayanan ketenagakerjaan di KBRI Malaysia di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Jumat (13/11).

"Pemerintah juga akan terus meningkatkan hubungan bilateral kedua negara untuk memperkuat perlindungan TKI," ujar Muhaimin yang disambut oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar.

Muhaimin didampingi Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans I Gusti Made Arka dan Sekretaris Ditjen Bina Penta Depnakertrans Abdul Malik Harahap. Adapun Dubes didampingi Wakil Dubes RI Tatang B Razak, Atase Ketenagakerjaan KBRI Malaysia Teguh Cahyono, dan Fungsi Konsuler KBRI Malaysia Amir.

Da'i menjelaskan, KBRI Malaysia memiliki puluhan staf ditambah 200 staf lokal yang melayani 2,2 juta TKI. Sedikitnya satu juta TKI di antara mereka adalah ilegal.

Kondisi ini membuat KBRI Malaysia menghadapi tantangan yang cukup berat dalam melayani TKI. "Persoalan di sini cukup kompleks. Tetapi kami bertekad melindungi mereka dengan segenap upaya, " kata Da'i.

Malaysia Siap Lindungi TKI
Pemerintah Malaysia menyatakan tetap menyambut baik kehadiran para tenaga kerja Indonesia dan akan melanjutkan upaya perlindungan terhadap mereka, terutama bagi yang telah memenuhi prosedur hukum atau TKI yang legal.

"Dari segi kepentingan para pekerja Indonesia, kami berharap bahwa mereka yang masuk ke Malaysia dapat menjadi pekerja-pekerja yang sah, sehingga hak mereka lebih mudah dijamin bila kemudian dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab," kata Perdana Menteri Malaysia Datok Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak dalam jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan bilateral kedua negara yang berlangsung di Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putra Jaya, Kamis (12/11).

Menurut PM Najib, Pemerintah Malaysia akan mengusahakan terwujudnya keadilan termasuk terhadap rakyat Malaysia yang melakukan tindak kekerasan kepada pekerja Indonesia. "Kami akan lakukan keadilan, termasuk pada rakyat Malaysia yang melakukan kekasaran terhadap rakyat Indonesia yang bekerja di sini. Mereka akan diambil tindakan berikut UU negara di mana yang terbukti," katanya.

Sementara Presiden Yudhoyono menyatakan akan terus memperbaiki sistem dan mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri khususnya Malaysia, termasuk soal perlindungan hak dan bantuan hukum yang mesti diberikan.

"Saya menghargai penjelasan dari PM Malaysia, karena ini merupakan penekanan kembali. Jika ada masalah hukum yang berkaitan dengan TKI, maka hukum ditegakkan. Siapa pun yang bersalah, tentu mendapatkan sanksi. Kalau dilakukan dengan transparan, maka akan mengurangi kesalahpahaman," katanya.

Dikatakan Presiden, Pemerintah Indonesia sangat peduli untuk memberikan bantunan hukum kepada para TKI meskipun tetap tunduk kepada hukum di Malaysia sebagaimana pula kalau ada WNA melakukan kesalahan hukum di Indonesia.

"Kita melakukan perbaikan proteksi, perlindungan, gaji, dan sebagainya. Perkembangan tahun demi tahun semakin positif. Kita berkomitmen untuk mengelolanya dengan baik," katanya.

Pelayanan terhadap TKI, lanjut Presiden, telah ditetapkan untuk terus ditingkatkan, bahkan sudah menjadi program prioritas pemerintah dalam 100 hari ke depan. Tidak saja untuk TKI di Malaysia, tetapi juga di semua negara.

"Di negara lain juga akan ada kompleksitas tersendiri. Kami akan terus lakukan pembenahan dan dalam program 100 hari kami, peningkatan pelayanan tenaga kerja merupakan agenda yang akan kami jalankan," katanya.

Presiden menyatakan, perlakuan pemerintah dan rakyat Malaysia terhadap TKI sudah meningkat cukup baik, seperti adanya perlindungan masalah hukum dan ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam kecepatan menangani timbulnya masalah-masalah baru.

"Saya melihat progres yang cukup signifikan, yang berbeda dengan pengalaman kita di waktu yang lalu. Bagi saya, ini suatu capaian dan saya harus katakan terima kasih, meskipun akan selalu ada kasus-kasus itu dan kita pelihara hubungan cepat, sehingga apabila ada kasus segera ditangani seksama. Dengan demikian, tidak ada isu baru, atau disalahartikan, seolah-olah tidak ada tindakan yang tepat dan adil untuk para TKI," katanya.

Sebelum melakukan pertemuan bilateral, kedua kepala pemerintahan melakukan pertemuan empat mata yang dilanjutkan dengan menerima masing-masing pengurus Eminent Person Group (EPG) dari kedua negara. Sejumlah menteri ikut dalam pertemuan bilateral itu, antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Menperin MS Hidayat, Menbudpar Jero Wacik, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menlu Marty Natalegawa, Mennegpora Andi Malarangeng, Mennakertrans Muhaimin Iskandar, dan Kepala BKPM Gita Wirjawan.

RI-Malaysia Sepakat Bentuk Satgas TKI Bermasalah

2009-11-15T04:25:00.000-08:00

KUALA LUMPUR, latemmalala.blogspot.com - Pemerintah Indonesia akan menyusun rencana aksi penanganan tenaga kerja Indonesia bermasalah di Malaysia. Untuk itu, kedua negara menyepakati pembentukan satuan tugas (joint task force) bersama penyelesaian kasus TKI bermasalah.

Demikian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Rencana aksi ini, menurut Muhaimin, merespons sikap positif Malaysia yang ingin segera menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah TKI. Muhaimin memerintahkan untuk segera menyusun tim khusus bersama yang nantinya juga dapat berperan melindungi TKI.

”Kita bisa dan harus menyelesaikan semua sisa-sisa persoalan secepatnya. Sambil berjalan (di Malaysia), kami juga akan merasionalkan semua hal berkait prapenempatan sehingga hanya mereka yang benar-benar siap bekerja yang akan diberangkatkan,” tegasnya.

Muhaimin meminta pemda, kepolisian, keimigrasian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Depnakertrans menutup celah pemicu TKI ilegal secepatnya.Pemerintah ingin sedikitnya 51 pintu embarkasi TKI ilegal bisa dikendalikan sebelum moratorium dicabut. Keputusan mencabut moratorium sendiri sangat bergantung pada pembahasan nota kesepahaman (MoU) kelompok kerja gabungan Indonesia-Malaysia.

Rekaman Polri Tunjukkan Testimoni Inisiatif Antasari

2009-11-15T04:21:00.000-08:00

JAKARTA, latemmalala.blogspot.com — Kepolisian menayangkan potongan rekaman yang menunjukkan proses pembuatan testimoni hingga penyitaan laptop Antasari Azhar adalah inisiatif Antasari sendiri. Hal itu membantah bahwa Polri telah melakukan tekanan ataupun rekayasa terkait testimoni Antasari.

Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (11/11), Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna menjelaskan, pada 16 Mei 2009 Antasari membuat testimoni, tetapi baru menyerahkan pada 16 Juni 2009. Atas permintaan Antasari, pada tanggal 11 Juni 2009 penyidik mendatangi kantor KPK bersama pengacara. Saat itu ternyata ditemukan file berisi rekaman pembicaraan Antasari dengan Anggoro Widjojo.

Kepolisian memperlihatkan beberapa rekaman adegan para penyidik Polda Metro Jaya selama berada di kantor KPK. Adegan pertama, saat penyidik diterima oleh pimpinan KPK. Tampak pimpinan KPK yang menerima yaitu Chandra M Hamzah dan M Jasin. Dalam adegan itu, penyidik menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke KPK.

Adegan lain, pimpinan KPK memberikan izin kepada penyidik untuk membawa Antasari ke ruang pimpinan KPK. Selain itu, ditampilkan adegan Antasari menentukan siapa yang boleh masuk ke ruangannya sambil menjelaskan statusnya kepada para pimpinan KPK.

Terdapat juga adegan saat terjadi perdebatan antara para pimpinan KPK dan Antasari tentang isi laptop. Adegan terakhir, saat Antasari sedang mencari file di dalam laptop. Tampak lima orang ikut mendampingi.

Selain itu, Polri juga menampilkan rekaman saat Antasari membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 6 Juli 2009. Ikut ditampilkan lembar Laporan Polisi (LP) Antasari terkait dugaan suap yang diterima pimpinan KPK. Polri juga menyebut bahwa kalimat terakhir dalam testimoni mengenai suap tersebut ditulis tangan oleh Antasari sendiri.
Putar Rekaman Penyidikan, Polri Tuding Antasari Kriminalisasi KPK
Kepolisian menunjukkan adanya keinginan mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk mengkriminalisasikan KPK. Keinginan tersebut diungkap Polri lewat potongan rekaman saat pemeriksaan Antasari oleh penyidik di Polda Metro Jaya.

"Ini lihat baik-baik siapa yang sebenarnya ingin mengecilkan, mengkriminalisasikan KPK," ucap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (11/11). Hal itu dikatakan Nanan sebelum menayangkan potongan rekaman.

Suara Antasari Azhar sendiri tak terlalu jelas terdengar dan gambar yang ditampilkan patah-patah. Namun, dalam rekaman tersebut ditampilkan teks (subtitle) apa yang dikatakannya. Berikut pernyataan Antasari Azhar yang tampil dalam teks rekaman:

"Dan saya pribadi terus terang saja. Cepat atau lambat saya keluar. Selesai maksudnya. Mungkin orang yang pertama yang akan mengatakan tidak diperlukan KPK. Saya akan bicara itu."

Dalam rekaman tersebut tampak Antasari mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan celana pendek. Di akhir pernyataan Antasari, rekaman tersebut digabungkan atau dilakukan pengeditan dengan adegan saat Antasari tertawa. Namun, dalam rekaman asli yang juga ditayangkan, seusai mengatakan pernyataan itu Antasari tidak tertawa. Nanan tidak bersedia menjelaskan dalam konteks apa Antasari berbicara hal itu.

Dugaan Pelemahan KPK Semakin Kuat

2009-11-15T04:19:00.000-08:00

JAKARTA, latemmalala.blogspot.com - Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menyatakan, pengakuan Wiliardi Wizard tentang rekayasa berita acara pemeriksaan untuk menjerat Antasari Azhar dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen semakin memperkuat dugaan tentang skenario penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun ia tak menyamakan kedua kasus tersebut.

”Bisa saja memperkuat dugaan masyarakat selama ini bahwa ada rekayasa terhadap Bibit dan Chandra atau KPK. Sekarang Antasari Azhar pun begitu. Nah, tiga-tiganya, kan, tokoh KPK. Jadi, kalau kita melihat skenario ini—kalau ini benar, mudah-mudahan tidak benar—ada skenario, ada rekayasa untuk menghancurkan atau mengerdilkan KPK. Jika memang skenario itu ada, dapat tergambar bahwa yang pertama dijadikan korban adalah Antasari Azhar, kemudian Bibit dan Chandra,” ungkap Buyung sebelum memimpin pertemuan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Rabu (11/11).

Tiga opsi

Menurut Buyung, kemungkinan terdapat tiga alternatif dalam rekomendasi akhir yang akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

”Satu, kalau masih pada tingkatan polisi, hukum memberikan peluang untuk polisi mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Kalau berkas perkara sudah di tangan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung menurut hukum berwenang mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan,” katanya.

Di luar dua opsi itu, lanjut Buyung, Kejaksaan Agung punya opsi deponeering yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Yudhoyono.

”Artinya perkara tidak diteruskan atau dihentikan demi kepentingan umum, yaitu maksudnya lebih banyak mudarat (jeleknya) daripada manfaatnya kalau diteruskan,” ujar Buyung.

Bukan ”malaikat”

Kemarin Tim Delapan juga mendengarkan keterangan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo.

Menurut Buyung, Tim Delapan memiliki nuansa baru mengenai mekanisme kerja internal KPK yang seharusnya juga diperbaiki.

”Hal ini seharusnya dipahami juga oleh masyarakat. KPK juga bukan malaikat. Kita melihat ada keteledoran prosedur yang perlu kita klarifikasi juga. Di KPK juga sering ada kesalahan. Ini akan kita cek silang lebih dahulu,” ujar Buyung.

Meski demikian, menurut Buyung, hal itu tidak mengubah pemahaman tim selama ini terhadap konstruksi fakta kasus Bibit dan Chandra.

Dalam pertemuan tersebut terkuak adanya proses-proses yang juga janggal atau dikhawatirkan kurang beres. ”Meski masih terbatas pada proses administratif, namun berpotensi untuk mengarah kepada tindak pidana. Ini untuk mendukung kinerja tim untuk obyektif dalam menyoroti persoalan yang tengah diselesaikannya,” kata Buyung.

Dalam konferensi pers, Bambang mengaku pernah diminta menghentikan upaya penggeledahan yang akan dia lakukan dalam kasus hutan di Sumatera Selatan oleh pimpinan KPK.

Bambang dalam kesempatan itu membantah menerima dana Rp 1 miliar dari Ary Muladi. Ia berencana akan menuntut Ary.

Kemarin, Tim Delapan juga memanggil mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Wisnu Subroto.

Dengarkan Tim Delapan

Secara terpisah, kuasa hukum Bibit dan Chandra, Achmad Rivai, mengatakan, polisi sebaiknya mendengarkan rekomendasi dari Tim Delapan dan menghentikan kasus ini sampai di sini. ”Namun, jika memang polisi tetap ngotot dan mau lanjut, kami sangat siap. Hanya saja, polisi akan semakin malu jika terus memaksa,” katanya.

Menurut Rivai, proses di pengadilan akan mendapat sorotan luas dari publik. ”Karena itu, fakta-fakta adanya rekayasa akan semakin terungkap. Jika diteruskan, kasus ini juga akan semakin lebar. Apalagi Tim Delapan juga sudah menemukan indikasi adanya masalah Century dalam kasus rekayasa Pak Bibit dan Chandra,” katanya.

Bambang Widjojanto, kuasa hukum lainnya, mengatakan, pada malam saat Bibit dan Chandra dilepaskan dari tahanan, ada pertemuan beberapa anggota Tim Delapan dengan Kepala Polri dan jajarannya.

”Kami waktu itu ada juga di sana. Saya mendengar sendiri Kapolri mengatakan akan memberi keleluasaan kepada Tim Delapan untuk bekerja dan akan menerima apa pun hasilnya. Namun, kenapa Kapolri masih ngotot setelah Tim Delapan membuat keputusan?” ujarnya.

Bisa berbeda

Di tempat terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, rekomendasi Tim Delapan bukan ditujukan untuk kejaksaan dan kepolisian. Dengan demikian, sikap kejaksaan dapat saja berbeda.

Rekomendasi Tim Delapan disampaikan kepada Presiden. Namun, menurut Marwan, sebagai kepala negara, Presiden tidak bisa mengintervensi penyidikan dan penuntutan. ”Kalau Presiden mengatakan harus ini dan harus itu, tidak boleh. Tetapi kalau sekadar saran, ya bisa saja,” ujar Marwan

Rekomendasi Tim 8 Selesai, Besok Diserahkan ke Presiden

2009-11-15T04:15:00.000-08:00

JAKARTA,latemmalala.blogspot.com - Tim verifikasi fakta kasus Bibit-Chandra atau lebih dikenal dengan Tim 8 telah menyelesaikan kesimpulan menyeluruh dari hasil pemeriksaan dari pihak-pihak terkait selama dua pekan terakhir. Kesimpulan tersebut akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Tim 8 Anies Baswedan seusai rapat final di Gedung Wantimpres, Minggu ( 11/15 ). "Alhamdulilah kami sudah menyelesaikan revisi-revisi editorial. Lalu besok insya Allah akan kami sampikan ke presiden. Tugas kita selesai besok," kata Anies kepada wartawan.

Anies mengungkapkan Tim 8 juga mendapatkan sejumlah fakta dan temuan baru dalam beberapa pemeriksaan terakhir. Temuan-temuan tersebut, kata Anies akan menjadi bagian dalam rekomendasi tersebut. "Materinya sendiri memang secara umum meng-cover dari mulai masalah Bibit-Chandra sampai dengan latar belakang masalah yang memungkinkan situasi ini terjadi," ungkapnya.

Mengenai masih adanya missing link dalam pemeriksaan kronologis suap tehadap Bibit dan Chandra, Anies mengatakan, hal tersebut justru akan menjadi bagian dalam rekomendasi terhadap presiden.

"Secara umum kesimpulan-kesimpulannya masih sama. Kami kembangkan pada rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya final. Kami berharap bisa menjadi referensi dalam mengambil langkah. Semuanya berpulang pada presiden karen tim ini melakukan verifikasi dan hasilnya diberikan kepada presiden," tutur rektor Universitas Paramadina ini.

Rekomendasi tersebut sedianya akan diberikan kepada Presiden SBY besok. Tim 8, kata Anies, hingga saat ini masih menunggu kepastian jadwal kepulangan Presiden yang saat ini masih berada di Singapura menghadiri pertemuan APEC. "Tadi sudah ada pembicaraan antara pak Buyung dan pak Djoko Suyanto (Menko Polhukam) untuk diatur. Tapi itu semua sesudah ada kepastian setelah bapak Presiden kembali dari Singapura jam 09.30. Tapi kita berkumpul disini (Wantimpres) besok jam 13.00," tandasnya.

Antasari Tak Peduli Pernyataan Kapolri

2009-11-15T04:13:00.000-08:00

JAKARTA, latemmalala.blogspot.com — Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang juga menjadi terdakwa dalam sidang pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen tidak menghiraukan pernyataan Kapolri yang membantah kesaksian Wiliardi Wizard.

Pada sidang Selasa (10/11) di PN Jaksel, Wiliardi mencabut semua BAP yang ia buat. Sebab, ia mengaku BAP tersebut adalah hasil rekayasa para penyidik kepolisian, yang mana karena iming-iming ia akhirnya menandatangani BAP tersebut.

Dalam kesaksian di bawah sumpah tersebut, Wiliardi juga menyebut petinggi polri yang diduga terlibat dalam perekayasaan tersebut. "Saya konsentrasi ke sidang saja," kata Antasari dari dalam sel Ruang Tahanan Wanita PN Jaksel, Kamis.

Sidang Antasari yang dipimpin Herri Swantoro ini akan menghadirkan beberapa saksi, yakni Suhardi Alius, sekretaris pribadi Kapolri; Endang Muhammad, orangtua Rani Juliani; Muhammad Agus, staf Sigid Haryo Wibisono; Indra Apriadi, Polri; Etza Imelda Fitri, advokat; Arifin, sopir Sigid; Triyana, orangtua Sigid; Suparmin; dan Rani. Dua saksi terakhir hanya untuk mengonfrontasi kesaksian keduanya yang saling berbeda.

Kapolri Minta Tim Delapan Dengar Keterangan Penyidik Antasari

2009-11-15T04:08:00.000-08:00

JAKARTA, latemmalala.blogspot.com - Tim Delapan, Kamis (12/11) siang, menerima rombongan tim penyidik dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Ashar dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen.

Tujuh penyidik di bawah pimpinan Wakil Direktur Keamanan Trans Nasional Mabes Polri Kombes Pol M Iriawan berinisiatif menemui tim untuk memberikan keterangan soal pemeriksaan Antasari. Permintaan langsung datang dari Kapolri.

"Ini permintaan dari Kapolri untuk menjelaskan berbagai pemeriksaan Antasari. Kita tidak masuk dalam pasal tuduhan pembunuhan tapi kaitannya yang menjadi sorotan masyarakat. Kalau ada kaitannya akan kita telusuri, kalau tidak enggak apa-apa," tutur Buyung sebelum memulai pertemuan dengan para penyidik.

Iriawan datang bersama dua penyidik dari Mabes Polri dan tiga penyidik dari Polda Metro Jaya. Dua penyidik dari Mabes Polri yang menyertai berasal dari Divisi Hukum dan Binkum, yaitu Kombes Iza Fadri dan AKP Dwi Agus. Setelah keterangan heboh dari mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizard di sidang Antasari, diduga ada hubungan antara kasus Antasari dan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Kapolri: Citra Polisi Sedang Diuji Publik

2009-11-15T04:06:00.000-08:00

DEPOK, latemmalala.blogspot.com — Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, citra Polri sebagai aparat penegak hukum sedang diuji publik.

Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan amanat pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Korps Brimob di Markas Brimob Polri, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/11).

"Citra dan harga diri diuji oleh opini publik yang menyangsikan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum," katanya.

Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, opini publik telah "mengubur" sejumlah keberhasilan yang telah diraih Polri selama ini. "Selama 64 tahun, dinamika Polri yang menorehkan banyak prestasi seolah tertutup dengan fenomena penegakan hukum yang dilaksanakan Polri," ujarnya.

Untuk itu, Kepala Polri berharap agar semua anggota Polri tetap tegas, setia dan bangga sebagai anggota Bhayangkara yang profesional. Kepala Polri meminta agar semua prajurit Polri tetap menjaga semangat dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.

"Semua ini adalah ujian dalam membangun Polri yang bisa dipercaya. Tantangan ini harus dihadapi," katanya. Menurutnya, Polri akan tetap tegar dan harus tegar serta tangguh dengan profesionalisme dalam menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat.

Kapolri Anggap Hujatan sebagai Wujud Cinta

2009-11-15T04:02:00.000-08:00

DEPOK, latemmalala.blogspot.com — Saat menyampaikan amanat pada Hari Ulang Tahun ke-64 Korps Brimob di Markas Brimob Polri, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/11), Kepala Polri tidak menyebutkan fenomena apa yang terjadi di masyarakat yang sedang menyangsikan profesionalisme Polri.

Saat ini, Polri menghadapi dua tudingan melakukan rekayasa kasus dalam mengusut petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua Wakil Ketua nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dijadikan tersangka kasus suap dan penyalahgunaan wewenang.

Opini dari masyarakat dan tokoh menyangsikan Bibit dan Chandra terlibat dalam kasus itu dan menuding Polri melakukan rekayasa. Tudingan rekayasa muncul lagi di sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Di PN Jakarta Selatan, mantan Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Kombes Wiliardi Wizard menuding petinggi Polri mengondisikan dirinya agar menyebut Antasari sebagai salah satu pelaku pembunuhan. Wiliardi tampil di sidang sebagai saksi untuk terdakwa Antasari.

Pada berkas lain, Wiliardi juga sebagai terdakwa yang kini ditahan di Rutan Badan Reserse Kriminal Polri. Akibat pernyataan itu, Wiliardi diperiksa provos Mabes Polri.

Saat penyidikan, tudingan rekayasa memang pernah muncul. Namun, gaungnya sangat kecil. Di akhir amanat pada HUT ke-64 Brimob, Kepala Polri sempat meminta semua Polri yang hadir, termasuk para istri, untuk berdiri agar bisa menjiwai apa yang disampaikan Kepala Polri.

Kepala Polri meminta agar Polri tetap setiap kepada Tri Brata Polri dalam menghadapi fenomena yang berkembang di masyarakat. "Hujatan adalah wujud kecintaan kepada kami," kata Kepala Polri dengan nada tegas.

Wujud sikap Polri yang sedang diuji juga diperlihatkan seusai shalat Jumat di Mabes Polri (13/11) dengan menggelar zikir dan doa agar tegar dalam menghadapi cobaan dan "fitnah". Hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya

Kapolri: Opini Publik Seakan "Mengubur" Prestasi Polri

2009-11-15T03:59:00.000-08:00

DEPOK, latemmalala.blogspot.com — Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, citra, harga diri, dan kehormatan Polri sedang diuji oleh publik. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung meragukan profesionalisme Polri dalam rangka melaksanakan tugas, khususnya penegakan hukum.

"Setiap langkah yang kita lakukan jadi sorotan masyarakat. Citra dan harga diri, serta kehormatan polri sedang diuji oleh publik," kata Kepala Polri saat acara ulang tahun ke-64 Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/11). Ia mengatakan hal itu di hadapan sekitar seribu anggota Brimob, para perwira Polri, pejabat TNI, dan undangan lain.

Seperti diberitakan, saat ini Polri sedang diterpa tuduhan rekayasa dalam kasus pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Selain itu, tuduhan rekayasa juga dilayangkan dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang menyeret mantan Ketua KPK, Antasari Azhar.

Kapolri mengatakan, opini negatif yang terus berkembang di masyarakat seakan "mengubur" pengabdian Polri kepada negara selama 64 tahun dan menutup segala prestasi yang telah dicapai.

"Pengabdian selama 64 tahun Polri seolah-olah tertutup oleh fenomena hukum yang merupakan bagian dari tugas Polri," katanya dengan suara lantang.

Menghadapi situasi tersebut, Kepala Polri selaku pimpinan tertinggi berharap kepada seluruh jajaran Polri untuk tetap tegar, setia, dan bangga kepada profesi.

"Harus dipahami, ini sebagi ujian dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, Polri harus tetap tegar dan harus tegak berdiri pada garda terdepan dalam pelindung dan pengayom masyarakat," ucap dia dengan berapi-api dan disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Anies: Silakan KPK Periksa Susno dan Lucas

2009-11-15T03:38:00.000-08:00

JAKARTA,latemmalala.blogspot.com - Anggota Tim 8 Anies Baswedan mempersilakan KPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap Kabareskrim nonaktif Susno Duadji dan Pengacara Budi Sampoerna, Lucas terkait dugaan suap dalam kasus Bank Century.

Anies mengatakan, pemeriksaan terhadap keduanya memang menjadi kewenangan Tim 8. Meski demikian, sebelumnya Tim 8 juga melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. "Itu kan proses penyidikan KPK, teruskan saja," kata Anies menjawab pertanyaan wartawan, Minggu ( 15/11 ), di Gedung Wantimpres.

Seperti yang diberitakan, kasus ini berawal dari tersadapnya telepon Susno Duadji oleh KPK. Ia diduga menerima suap dalam pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century senilai Rp 2 triliun, yang diupayakan Lucas.

Dalam rekaman penyadapan tersebut juga disebut-sebut angka 10 yang disinyalir sebagai dana Rp 10 miliar untuk Susno. Meski demikian, Tim 8 enggan menyimpulkan apakah ada pelanggaran dalam percakapan tersebut. "Itu urusan KPK," tukasnya.

Otonomi DPR Terancam Ketua DPR Bukan Bawahan Presiden

2009-11-04T08:42:00.002-08:00

Jakarta, latemmalala.blogspot.com/-
Instruksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang membatalkan rapat kerja Komisi VIII dan Komisi IX dengan menteri terkait merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.
Anggota komisi-komisi DPR yang agendanya dibatalkan secara sepihak oleh Ketua DPR harus melaporkan tindakan inkonstitusional Ketua DPR itu ke Badan Kehormatan DPR.
Desakan itu disampaikan koalisi lembaga swadaya masyarakat pemerhati parlemen di Jakarta, Jumat (30/10). Mereka, antara lain, adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Komite Pemilih Indonesia (Tepi).
”Pembatalan sepihak tanpa penjelasan oleh Ketua DPR kepada seluruh anggota Komisi VIII dan Komisi IX merupakan pelecehan terhadap hak konstitusional anggota dan Komisi DPR serta institusi DPR,” kata Wakil Ketua KRHN Yulianto.
Pasal 20A Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelarangan pemanggilan Menteri Agama oleh Komisi VIII dan Menteri Kesehatan oleh Komisi IX merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Karena itu, pelarangan yang dilakukan Ketua DPR Marzuki Alie merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
Koordinator Formappi Sebastian Salang menambahkan, sesuai Pasal 84 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak ada satu kewenangan pimpinan DPR pun yang bisa melarang komisi DPR memanggil menteri. Sebaliknya, dalam Pasal 96 UU No 27/2009, komisi-komisi DPR dalam menjalakan tugasnya tidak ada kewajiban meminta izin ke pimpinan DPR. ”Pimpinan DPR seharusnya justru mengoordinasikan kegiatan itu. Pembatalan sepihak ini merupakan tindakan otoriter Ketua DPR,” ujarnya.
Peneliti PSHK, Ronald Rofiandri, menilai kurang dari satu bulan bertugas sebagai Ketua DPR, tindakan dan ucapan Marzuki Alie banyak yang bertentangan dengan fungsi dan kedudukan DPR. Selain melarang pertemuan Komisi VIII dan Komisi IX dengan menteri terkait, Marzuki pernah mengusulkan untuk mengonsultasikan terlebih dahulu UU ke Mahkamah Konstitusi sebelum disahkan DPR.
Sikap Ketua DPR Marzuki Alie itu, menurut Direktur Eksekutif SSS Toto Sugiarto, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh lembaga eksekutif dalam tubuh DPR. Hal ini merupakan preseden buruk bagi DPR karena membuat kondisi DPR sama seperti pada era Orde Baru.
Tommi A Legowo dari Formappi menambahkan, tindakan Ketua DPR yang membawa DPR sebagai bagian dari pemerintahan merusak proses demokrasi yang dibangun. Tindakan Ketua DPR hanya akan menjadikan DPR sebagai lembaga ”stempel” yang dikooptasi pemerintah.
Menurut Toto, meskipun Marzuki merupakan anggota DPR dari Partai Demokrat yang merupakan partai penguasa, Ketua DPR bukan bawahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembelaan Marzuki atas Presiden seharusnya dilakukan secara elegan dengan mempersiapkan anggota-anggota komisi dari Partai Demokrat agar bisa berdebat dengan anggota komisi lainnya.
Koordinator Nasional Tepi Jeirry Sumampow meminta agar Partai Demokrat menarik Marzuki sebagai Ketua DPR dan diganti dengan kader Demokrat lain yang memahami persoalan politik dan mampu berkomunikasi dengan publik. (*)

Maju di Maros, Yusran Melamar di PDIP

2009-11-04T08:42:00.001-08:00

MAKASSAR, Latemmalala.blogspot.com/ -- Pembantu Dekan II Fakultas Kehutanan Unhas, Prof Yusran Jusuf mengaku serius untuk maju dalam pilkada Maros tahun depan. Sebagai langkah awal, Yusran sudah mendaftar di DPD PDIP Perjuangan Maros, Kamis, 29 Oktober.

Mantan ketua Panwas Maros itu mengatakan, dia juga akan mendaftar di partai-partai lainnya seperti PDK, PBB, dan PBR. Hanya saja, mantan anggota tim seleksi KPU Maros ini berpikir mendaftar lewat pintu Partai Golkar yang notabene peraih kursi terbanyak di legislatif.

"Kalau di Golkar, konstalasi politiknya sudah jelas. Apalagi kabarnya Golkar sudah punya calon sendiri. Makanya, saya fokus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk partai-partai non-parlemen yang tergabung dalam koalisi," tambah Yusran.

Yusran cukup serius membangun komunikasi dengan koalisi partai non-parlemen. Pasalnya, gabungan suara partai-partai dalam koalisi tersebut mencapai 20 persen sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan calon bupati.

Koalisi pun menyambut baik keinginan Yusran. "Kami memang sudah menjalin komunikasi dengan kandidat-kandidat calon lainnya. Tapi terus terang, majunya Pak Yusran menjadi kado bagi pemuda Maros," ujar salah satu anggota koalisi, Ilyas Chika.

Yusran secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai kandidat calon bupati di Hotel Clarion, Rabu, 28 Oktober. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Spirit pemuda dia usung. Hingga kini, Yusran belum menentukan pasangannya. (zul)

Koalisi Kerakyatan Siap Usung Cabup Hari Ini, Incumbent-Nurhusain Mendaftar

2009-11-04T08:41:00.002-08:00

MAKASSAR,ML-- Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 23 Juni 2010, Koalisi Kerakyatan yang terbentuk di Luwu Timur dan kini menghimpun 18 persen suara pemilu legislatif siap mengusung pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) . Jika tidak ada halangan, Ketua Partai Gerindra Lutim, Andi Aminuddin mengatakan, incumbent, Hatta Marakarma dan pesaingnya, Nurhasan akan mendaftar di Koalisi Kerakyatan.
Dalam koalisi kerakyatan sendiri, ada tiga partai pemegang kursi di dewan. Selain Gerindra yang punya satu kursi ada juga Barnas dan PKPI. "Jadi kalau digabung dengan partai nonparlemen itu lewat dari 18 persen," kata Amiruddin.
Koalisi ini sendiri membuka pendaftaran bagi cabup dan cawabup yang ingin bertarung di pilkada. Namun soal kepastian siapa yang akan diusung, mereka sudah membuat mekanisme tersendiri. "Kita serahkan pada mekanisme yang ada dan maunya rakyat. Mereka tentu mengharapkan figur pemimpin yang amanah dan kredibel," jelas Aminuddin. (**)

Gaffar Patappe Tunggu Revisi UU Pemilu

2009-11-04T08:41:00.001-08:00

MAKASSAR, ML-- Anggota DPR RI, Gaffar Patappe tak ingin gegabah menentukan sikap untuk pilkada Pangkep. Meski sudah menegaskan akan maju, namun ia tetap menunggu perkembangan terakhir wacana pilkada yang akan dikembalikan ke DPRD. Saat ini, ia menunggu kepastian adanya revisi UU Pemilu.
Dihubungi, Kamis, 29 Oktober, Gaffar yang mengaku beberapa saat sebelumnya mengikuti sidang rapat dengar pendapat mengenai reformasi demokrasi mengatakan, pemilihan dikembalikan ke dewan menjadi wacana yang kuat dan menjadi pembicaraan. Bahkan sehari sebelumnya, DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar kepemiluan.
"Kemungkinan besar UU akan direvisi. Sehingga kemungkinan besar pemilihan langsung oleh DPR," katanya. Ini kata dia terkait pertimbangan untung rugi. Pemilu langsung bisa menimbulkan ekses terlalu jauh, misalnya konflik horizontal, biaya besar yang ditanggung negara dan faktor kesempatan membangun daerah berkurang karena banyak kehabisan waktu mengurus pilkada.
"Ini sementara dikaji. Dan kemungkinan besar terjadi perubahan," katanya. Alasan kedua mengapa ia belum terlalu bergerak, menurut Gaffar dikarenakan dia melihat pilkada di Pangkep masih lama. Waktu delapan bulan yang tersisa menurut dia tidak mendesak.
"Pilkada itu kalau masyarakat mau, 2-3 bulan sebelumnya masih bisa. Tapi pada prinsipnya, saya tetap mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Dan saya pikir di parlemen juga tempat mengabdi yang baik," katanya.
Ia mengatakan jika masyarakat menghendaki saya kembali, demi rakyat ia akan kembali. "Menang kalah itu urutan kedua. kalau maunya rakyat itu sudah jadi. Kalau hanya saya yang mau tentu tidak bisa," katanya.
Sampai saat ini, menurut Gaffar, ia sudah pernah sosialisasi. Tim dan tokoh masyarakat juga menghendaki dirinya tetap ikut bersaing. "Saya bisa masuk lewat dua jalan. Pertama partai dan kedua independen. Kalau rakyat menghendaki, soal maju sebagai independen itu mudah saja. Apalagi syaratnya tidak terlalu berat. Tapi itu kalau untuk maju lewat partai tak bisa," katanya. (*)

Nurdin Halid Turun Tangan di Pilkada Sulsel

2009-11-04T08:40:00.002-08:00

MAKASSAR, Latemmalala.blogspot.com/ -- Posisi Nurdin Halid yang mengisi jabatan Ketua Bidang Khusus kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ternyata sangat vital hubungannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk pilkada 10 kabupaten di Sulsel 2010 mendatang misalnya, Nurdin dipastikan akan turun tangan langsung.
Mantan anggota DPR RI tersebut dalam jabatannya kini memiliki peran salah satunya membantu Golkar di daerah-daerah untuk memenangkan pilkada. Selain Nurdin, nama Fahri Laluasa, sebagai penanggung jawab pemenangan wilayah Sulawesi juga tak kalah vitalnya. Dan di luar nama itu, tentu saja ada sekjen DPP Golkar, Idrus Marham.
Peran vital ketiga orang ini diungkapkan Sekretaris DPD Partai Golkar Sulsel, Arfandi Idris, baru-baru ini.
"Yang terlibat dari DPP itu yakni yang bertanggung jawab pada pemenangan pemilu wilayah Sulawesi, Fahri Laluasa. Lalu Nurdin Halid sebagai ketua bidang khusus. Selanjutnya Sekjen. Peran mereka sangat vital," beber Arfandi.
Pada kesempatan tersebut, Arfandi menjelaskan mekanisme penentuan pasangan calon pilkada Golkar. "Kita telah mempersiapkan petunjuk teknis, yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan penetapan DPP. Penetapan calon dilakukan lewat mekanisme survei.
DPP menegaskan hanya yang bisa menang yang jadi calon Golkar. Tidak dibatasi, termasuk kader atau di luar kader," bebernya. Bagi Golkar, siapa yang punya tingkat elaktibilitas tinggi itu yang diusung.
"Untuk pembiayaan pilkada tentu kita berharap calon yang mempersiapkan pembiayaan. Tapi Golkar akan memback up. Batasan anggaran kandidat, itu diatur tim pemenangan. Besar kecilnya relatif," katanya seraya menyebut bahwa untuk survei 10 kabupaten, DPD I Golkar Sulsel harus mengeluarkan biaya Rp 1,5 M. (*)

Di Indonesia, Baru 12 Persen UMK Dapat Akses Perbankan

2009-11-04T08:40:00.001-08:00

MAKASSAR,ML - Baru sekitar 12 persen dari 48 juta Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMK) di Indonesia yang dapat mengakses perbankan untuk mendapatkan bantuan modal usaha.
"Dari sekitar 48 juta UMK di Indonesia, baru sekitar 12 persen diantaranya yang dapat mengakses perbankan," kata Asistant Vice President Divisi Usaha Kecil PT BNI (persero) Tbk. Siwi Peni pada seminar "Wanita Wirausaha" di Makassar, Sabtu (31/10).
Menurut dia, masih banyaknya UMK yang tidak dapat mengakses perbankan, karena jenis usaha UMK tertentu dianggap memiliki risiko tinggi, misalnya jenis usaha makhluk hidup dan yang bergantung dengan kondisi alam seperti usaha tambak udang dan pertanian.
Selain itu, lanjutnya, risiko lainnya karena pengusahanya rentan keluar masuk dalam dunia usaha tersebut, sehingga pihak perbankan agak takut memberikan bantuan modal akibat adanya ketidakpastian itu. "Kelemahan UKM lainnya adalah dari sisi administrasi usaha yang belum baik. Padahal "track record" atau dengan pencatatan pembukuan usaha yang baik akan memudahkan pihak bank memberikan pinjaman," kata Siwi.
Dia mengatakan, hal yang tak kalah pentingnya pula, dalam mengakses modal di bank adalah agunan yang diajukan dinilai kurang mencukupi nilainya, di samping tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Bahkan ada pula di antara UMK tersebut yang tidak tahu prosedur, sehingga kesulitan mengakses perbankan. Padahal jika memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan pihak bank, dalam tempo tiga hari permintaan modal di bawah Rp 1 miliar bisa segera cair.
"Hanya permintaan modal diatas Rp 1 miliar yang dapat dilayani paling lambat sembilan hari kerja, itupun jika semua persyaratan yang ditetapkan pihak bank semuanya sudah lengkap," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Bisnis dan Marketing dari Universitas Indonesia Rhenald Kasali pada kesempatan yang sama mengatakan, kelemahan calon pengelola UMK di Indonesia karena selalu berpikir harus ada modal besar. "Selain selalu berpikir modal, juga umumnya adalah pemain alam. Artinya hanya mengadalkan bakat alam dalam berwirausaha ataupun bekerja," ujarnya.
Sebagai gambaran, lanjutnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri pada umumnya adalah buruh kasar, tanpa didukung oleh "skill" (keterampilan).
Hal tersebut sangat berbeda dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, pada umumnya memiliki skill dan ilmu di bidang tertentu, sehingga harus dibayar mahal.

Tahun 2010 Tarif Listrik Naik?

2009-11-04T08:39:00.000-08:00

JAKARTA, ML— PT PLN berencana menaikkan tarif dasar listrik pada 2010. Hal tersebut disebabkan pada 2010 DPR hanya menyetujui memberikan subsidi Rp 37,8 triliun per tahun dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 50 triliun per tahun.
"Tiap tahun butuh subsidi sekitar Rp 50 triliun, tapi kemarin disetujui DPR hanya Rp 37,8 triliun," kata Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar seusai lepas sambut Menneg BUMN di Gedung Pertamina Pusat, Kamis (29/10) malam.
Fahmi menuturkan, dana tersebut dimaksudkan untuk membantu target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun-tahun mendatang hingga tahun 2015. Untuk menopang target pertumbuhan ekonomi tersebut, PT PLN membutuhkan tambahan daya sebesar 5.000 megawatt.
Menurut Fahmi, kenaikan tersebut dirasa perlu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Selama ini sektor infrastruktur listrik menyumbang 10 persen dari pertumbuhan ekonomi. "Kami sudah bicarakan hal ini (kenaikan TDL), tapi finalnya tergantung pemerintah," tukasnya.

Benahi Kurikulum, Standar Internasional Bukan Prioritas

2009-11-04T08:38:00.002-08:00

JAKARTA, ML - Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini lebih menekankan pada hafalan dan mengabaikan kreativitas siswa. Karena itu, kurikulum di semua jenjang pendidikan harus dievaluasi sehingga potensi individu siswa tergali sekaligus bisa mengembangkan kreativitas mereka.
”Tidak usah dulu mengejar standar-standar internasional. Namun, esensi pendidikan untuk bisa menciptakan siswa yang mampu mengembangkan rasa ingin tahu, kreatif, dan punya kemampuan belajar sepanjang hayat yang perlu dikejar,” kata S Hamid Hasan, Ketua Umum Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (30/10).
Menurut Hamid, pembenahan kurikulum itu, terutama membuat standar isi dan standar kompetensi lulusan, bisa menghasilkan siswa-siswa yang memiliki rasa ingin tahu, mandiri dalam belajar, serta kreatif dan inovatif, termasuk juga memiliki sikap-sikap kewirausahaan.
Secara terpisah, Antonius Tanan, Presiden Direktur Universitas Ciputra Entrepreneur Center, mengatakan, kurikulum pendidikan yang sudah diterapkan itu perlu diperkaya dari sisi isi atau materi. Penekanannya harus memberi ruang untuk berkembangnya kreativitas dan kewirausahaan abad XXI.
”Pola-pola pengajaran mesti bisa membangun kreativitas dan keterampilan hidup atau lifeskills siswa,” ujar Antonius.
Menurut Antonius, secara konsep tentang pendidikan holistik sebenarnya Indonesia sudah menuangkannya dalam Pasal 3 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
”Konsep pendidikan menjadikan siswa manusia paripurna sudah benar. Namun, kita lemah dalam implementasinya,” kata Antonius Tanan.

Pembelajaran Antikorupsi Tuntut Kreativitas Guru

2009-11-04T08:38:00.001-08:00

MALANG, ML — Implementasi pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAK) yang akan diselipkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan sangat menuntut kreativitas guru dalam menyampaikannya kepada para siswa.
Demikian hal itu dikatakan oleh koordinator tim PAK dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Jakarta, Arnie Fajar, Kamis (22/10), seusai memberikan pemantapan PAK di SMA Laboratorium UM Malang. Arnie mengatakan, penyampaian materi secara konvensional atau text book hanya akan membuat sikap antikorupsi susah terserap siswa.
“Padahal, sikap antikorupsi bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga dipraktikkan sehari-hari agar kelak mereka terbiasa,” ujar Arnie.
Satu contoh yang telah ditemui Arnie adalah pembiasaan untuk mengembalikan barang yang tertinggal di kelas. Bila masih ada siswa kehilangan barang yang tertinggal, hal itu juga bisa digunakan sebagai parameter masih adanya korupsi di kelas.
“Sebaliknya, para guru yang terlambat memulai jam pelajaran juga bisa dibilang sebagai korupsi waktu,” ujar wanita pemilik gelar doktor ini.
Di Kota Malang, PAK sudah dimulai diterapkan di beberapa sekolah pilihan. Selain mengadakan evaluasi kecil terhadap pelaksanaan PAK, tim Depdiknas juga mengenalkan modul panduan yang diterbitkan oleh KPK. Modul tersebut menjadi pegangan guru dalam pengajaran PAK.
Ada sembilan sikap yang diajarkan dalam modul ini, yakni tanggung jawab, kejujuran, disiplin, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, dan berani. Selain itu, berhasil tidaknya PAK juga akan dievaluasi melalui kondisi keuangan kantin kejujuran.
“Memang, yang menjadi tujuan kantin ini bukan seberapa besar laba yang kita dapat. Tapi, kalau kantin ini rugi, itu artinya kesadaran antikorupsi siswa masih rendah,” ungkap Arnie. (*)

Banyak Guru Tak Pantas Jadi Guru Guru Harus Mampu Melayani Siswa

2009-11-04T08:37:00.000-08:00

JAKARTA, ML- Dari sekitar 2,8 juta guru berbagai jenjang pendidikan, banyak yang sebenarnya tidak layak menjadi guru profesional. Ketidaklayakan ini antara lain karena tingkat pendidikan guru yang tidak memenuhi syarat serta belum memiliki sertifikat pendidik.
Guru yang tidak layak ini sebagian besar justru guru di tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Di TK, berdasarkan data pendidikan nasional Depdiknas 2007/2008, sekitar 88 persen tak layak serta di tingkat SD sekitar 77,85 persen yang tak layak jadi guru.
Di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 28,33 persen guru yang tak layak mengajar, di sekolah menengah atas (SMA) sekitar 15,25 persen, serta di sekolah menengah kejuruan (SMK) sekitar 23,04 persen.
Ketidaklayakan guru itu sebagian besar karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimum D-IV atau strata 1 yang kini dipersyarakatkan pemerintah. Guru yang mengajar di TK dan SMP umumnya berpendidikan SMA hingga diploma.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Jumat (23/10), mengatakan, meningkatkan mutu guru tidak bisa ditawar lagi. Peningkatan itu juga mesti seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru.
”Harus ada keberpihakan semua pihak untuk menjadikan guru Indonesia bermartabat dan profesional. Harus diatur supaya gaji guru layak, minimal bisa sama dengan upah minimum di daerah,” ujar Sulistiyo.
Praktisi pendidikan Arief Rachman mengatakan, guru harus mampu melayani siswa dalam keragamannya sehingga potensi siswa bisa berkembang. Guru juga mesti berkreasi menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan.
Secara terpisah, Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Idham Samawi mengatakan, Bantul merupakan kabupaten terbanyak yang memiliki guru pascasarjana. Dari sekitar 4.500 guru yang mengajar di semua sekolah di Bantul, 158 orang di antaranya mengantongi ijazah pascasarjana. Sebagian besar adalah pengajar di tingkat SMA dan SMK. ”Jumlah guru bergelar master tersebut terbanyak se-Indonesia,” kata Samawi. (*)

Pemerintah Perlu Segera Redistribusi Guru

2009-11-04T08:36:00.002-08:00

JAKARTA, ML -
Untuk meningkatkan kualitas anak didik secara merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia, ketersediaan guru yang berkualitas juga harus merata.
Sayangnya, distribusi guru belum merata sehingga masih banyak daerah -terutama daerah terpencil- yang kekurangan guru berkualitas. Untuk itu Pemerintah harus menyusun strategi khusus yang bisa mendorong guru agar bersedia mengajar di daerah manapun.
Harapan akan peningkatan profesionalitas dan pemerataan distribusi guru itu menjadi salah satu isu pokok dalam Sesi Sidang Komisi Kesejahteraan Rakyat khusus komisi Reformasi Pendidikan dalam Rembuk Nasional (National Summit) 2009, Jumat (30/10), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
"Jumlah guru perlu ditambah hingga ke daerah-daerah terpencil, karena masih banyak daerah yang kekurangan guru," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai pembukaan Rembuk Nasional.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengakui, Pemerintah memang tidak bisa memaksa guru untuk bertugas di daerah-daerah yang khusus. Namun Pemerintah bisa memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia bertugas di daerah-daerah khusus tersebut.
"Siapa yang mau menjadi guru di daerah khusus seperti di perbatasan atau daerah terpencil akan diberi insentif baik finansial, percepatan kenaikan pangkat, atau lainnya," kata Nuh, yang menempatkan rencana redistribusi guru itu sebagai program 100 harinya.
Redistribusi Guru
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal menambahkan, guru yang bersedia mengajar di daerah khusus tersebut otomatis diberi tambahan satu kali gaji pokok meskipun belum memiliki sertifikat. Selain berbentuk finansial, harus ada insentif lain berbentuk penghargaan seperti peluang mendapatkan beasiswa atau dipindah ke daerah lain lebih cepat.
"Jangan sampai ada rasa bosan atau kekhawatiran akan tertahan di daerah dalam waktu lama," ujarnya.
Sebelum proses redistribusi guru tersebut dimulai, Pemerintah Pusat dan Daerah harus memetakan lebih daerah-daerah yang masuk kategori khusus. Hanya saja, memindahkan guru dari satu sekolah ke sekolah lain akan sulit jika perhitungan akan kebutuhan guru itu sendiri tidak tepat.
Namun begitu, Depdiknas optimis dalam waktu 2 tahun mendatang seluruh proses redistribusi guru akan selesai. Redistribusi tersebut termasuk penentuan nasib guru honorer yang kini jumlahnya mencapai 580 ribu orang di sekolah negeri di kota-kota besar.
Nasib guru honorer ini setidaknya akan lebih jelas mulai tahun 2010. Pasalnya, menurut Direktur Profesi Pendidik Depdiknas Achmad Dasuki, ada kebutuhan guru sebanyak 737 ribu orang selama kurun waktu 2010-2014.
"Sekitar 300 ribu diantaranya akan menggantikan guru yang memasuki masa pensiun. Redistribusi ini harus segera dilakukan. Jika tidak, selamanya akan ada sekolah yang kelebihan guru atau kekurangan guru," ujarnya.

Persentase Guru yang Lulus Portofolio Turun

2009-11-04T08:36:00.001-08:00

PALEMBANG, ML-- Sistem portofolio dalam program sertifikasi guru ternyata kurang disukai para guru. Guru lebih suka lulus progam sertifikasi guru dengan mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) daripada sistem portofolio.
Direktur Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, Achmad Dasuki, Sabtu (31/10) dalam seminar nasional bertema "Reformasi Guru, Tantangan dan Harapan" yang diselenggarakan Forum Guru Profesional Sumsel mengutarakan, setelah empat tahun program sertifikasi guru berjalan, persentase guru yang lulus dengan sistem portofolio menurun.
Persentase guru yang lulus program sertifikasi guru dengan portofolio tahun 2006 sebanyak 49 dan lulus PLPG 42 persen. Pada tahun 2007 guru yang lulus portofolio sebanyak 40 persen dan lulus PLPG 49 persen. Pada tahun 2008 guru yang lulus portofolio sebesar 38 persen dan lulus PLPG 33 persen.
Kuota peserta sertifikasi guru dengan sistem portofolio maupun PLPG sampai tahun 2009 sebesar 600.450 orang. Sedangkan jumlah guru yang sudah lulus portofolio maupun PLPG sebanyak 353.631 orang.
Menurut Achmad, guru seharusnya lebih bangga kalau lulus dengan portofolio. "Hal ini menunjukkan guru belum profesional," katanya.

Pemkot Harus Bentuk Tim Hukum Buntut Penahanan Ramadhan dan Anwar Thalib

2009-11-04T08:35:00.003-08:00

PAREPARE,ML -- Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Ramadhan Umasangaji serta Kepala Badan Perekonomian dan Penanaman Modal Pemkot Parepare, Anwar Thalib yang kini mendekam di tahanan atas sangkaan perbuatan korupsi dana tunjangan sewa perumahan anggota DPRD Parepare disebut-sebut sebagai pihak yang dikorbankan.
Padahal kedua pejabat ini hanya menjalankan perintah dari atasan untuk mencairkan dana tersebut.
"Menurut saya, mereka ini hanya menjalankan tugas atas perintah atasan untuk mengeluarkan uang pada saat itu. Pak Anwar sebagai kabag keuangan dan Pak Ramadhan selaku Sekretaris DPRD saat itu hanya mendistribusikannya kepada anggota DPRD," kata Direktur Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Ibrahim Fattah, Minggu, 1 November.
Mengingat keduanya hanya menjalankan perintah selaku pejabat Pemkot alias bukan atas inisiatif pribadi, maka pihak Pemkot Parepare sudah seharusnya membentuk tim hukum untuk keduanya. "Mereka melaksanakannya selaku pejabat pemkot. Artinya bertindak atas nama institusi pemerintahan. Maka sudah seharusnya Pemkot Parepare membuatkan tim hukum bagi stafnya," kata Ibrahim.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Parepare atas masalah ini. Padahal, kedua pejabat ini memegang peranan penting saat ini. Terutama Ramadhan selaku Kepala BKDD Parepare menyusul akan diselenggarakannya seleksi penerimaan CPNS dalam waktu dekat.
Ramadhan dan Anwar masih mendekam di tahanan Lapas Klas II Parepare. Belum ada kejelasan apakah permohonan penangguhan penahanan atas keduanya telah dikabulkan pihak Kejari atau tidak. Kepala Lapas Klas II Parepare, A Rajab Teppe, membenarkan keduanya masih di Lapas sebagai tahanan Kejari Parepare.
Anwar dan Ramadhan menempati sel yang sama, yakni Kamar Pengendalian Lingkungan (Mapeling) dengan nomor sel 15. Sel ini biasanya disiapkan untuk orang baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan tahanan. Menurut Rajab, biasanya penempatan di Mapeling memakan waktu hingga tujuh hari. "Tapi jika beda jika ada penangguhan," katanya. (aha)

Satpol PP Razia Siswa Puluhan Gunting, HP, dan Ikat Pinggang Diamankan

2009-11-04T08:35:00.001-08:00

BARRU, ML --
Operasi kasih sayang ke sekolah-sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Barru dengan menggelar razia, Senin, 2 November, hasilnya puluhan gunting, handphone (HP), serta ikat pinggang besar dimankan.
Selain operasi ke sekolah-sekolah, juga untuk anak-anak sekolah yang berada di luar sekolah saat jam pelajaran. "Ikat pinggang berukuran besar ikut diamankan karena dikhawatirkan bisa digunakan sebagai senjata saat berkelahi," kata Kepala Seksi Trantib Bagian Pemerintahan Pemkab Barru, Burhanuddin di sela-sela razia di SMP Negeri 2 Barru.
Menurut Burhanuddin, HP tidak diperkenankan dibawa masuk ke sekolah-sekolah, hal ini terkait banyaknya temuan handphone anak-anak sekolah yang berisi gambar porno.
"Penggeledahan tak cukup sepuluh menit satu sekolah, Saat dilakukan penggeladahan kami tak mengganggu proses belajar mengajar," terangnya.
Razia tersebut, lanjutnya, untuk kepentingan bersamaa agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. "Kami turut membantu para guru agar siswa bisa lebih berkonsentrasi belajar," ujarnya. (**)

Pemkab Wajo Diminta Transparan

2009-11-04T08:34:00.001-08:00

SENGKANG, ML -- Masih bermunculan sorotan terhadap pengadaan kantor penghubung Pemerinath Kabupaten (Pemkab) Wajo di Jakarta, disebabkan sikap Pemkab yang selama ini terkesan tertutup.
Aktivis LSM menilai pengadaan tanah kantor penghubung tersebut rawan terjadi penyalahgunaan anggaran.
Ketua LP3M Wajo, Alamsyah Cahayusuf, baru-baru ini, mengatakan jika itu hanya pembebasan lahan akan dikemanakan bangunan mewah dengan tujuh kamar dan dua lantai tersebut.
“Jika pembebasan lahan maka bangunan di atasnya harus dibongkar. Kalau seperti ini, maka pengadaan tersebut rawan terjadi penyimpangan anggaran," ujar Alamsyah.
Alamsyah mengharapkan, Pemkab harus menjelaskan, apa yang dimaksud dengan pembebasan lahan. Sebab sepengetahuannya pembebasan lahan kerap dilakukan untuk kepentingan umum. Bila benar peruntukannya demi kepentingan umum menurut dia, maka tidak sesuai dengan Perpres No. 65/2006 sebagaimana alasan pemkab.
Menurut pasal 5 perpres tersebut, lanjut Alamsyah, sama sekali tidak disebutkan adanya pembangunan untuk kantor. Yang ada hanya pembangunan jalan umum dan seterusnya. Harga yang demikian mahal, namun penggunaannya tidak jelas, apakah jadi kantor atau mes.
Bagaimana prosedur pengadaan yang sebenarnya, hal ini harus transparan dan diketahui legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. "Pengadaan itu harus dijelaskan ke publik untuk menghindari penyimpangan keuangan daerah," tandasnya.
Menurut Kabag Humas Pemkab Wajo, Hasri AS, berdasarkan peraturan Kepala BPN No. 3/2007 untuk pengadaan tanah yang luasnya tidak melebihi satu hektare maka dapat dilakukan instansi yang memerlukan. "Untuk lebih jelas dan selengkapnya itu terdapat dalam pasal 55 hingga 60 dalam peraturan tersebut," jelasnya. (*)

RUSDI MASSE: Gagal Capai Target PAD, Kepala SKPD Harus Mundur

2009-11-04T08:33:00.002-08:00

SIDRAP, ML-- Untuk mewujudkan janji Bupati Sidrap, H Rusdi Masse, memajukan daerah ini minimal sejajar atau di atas daerah lain, serta mengantar Sidrap lebih baik dari sebelumnya, rupanya bukan muluk-muluk. Bupati Sidrap, H Rusdi Masse sengaja mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Untuk merealisasikan target PAD itu hingga Desember mendatang, Bupati Sidrap tak segan-segan menjadikan status jabatan Kepala SKPD yang bersangkutan sebagai taruhannya.
Dikatakan Bupati Rusdi Masse, baru-baru ini, saya tidak pernah main-main dengan apa yang telah saya katakan, kalau memang dia tidak bisa silahkan mengundurkan diri atau saya undurkan sendiri.
Terjadinya peningkatan target PAD di hampir seluruh instansi terkait Pemkab Sidrap, menurut Bupati, bukan tanpa alasan, mengingat masih banyaknya sumber pendapatan lain-lain yang bisa disulap menjadi kantong penerimaan PAD. "Saya kira itu yang harus diperhatikan seluruh pimpinan SKPD jika memang serius ingin melihat Sidrap maju seperti daerah lainnya," tegas Rusdi Masse.
Itu artinya, Bupati Sidrap, H Rusdi Masse, paling lambat Desember mendatang, dipastikan kembali akan melakukan evaluasi kinerja terhadap para pimpinan SKPD. Melalui evaluasi itu, Bupati berjanji akan menilai kinerja pimpinan SKPD se-selektif mungkin. Menurut Bupati, pejabat yang berhasil tentu akan diberi apresiasi, sebaliknya yang gagal harus dievaluasi. (**)

Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Labempa Kejari Kembalikan SPDP Tersangka ke Penyidik

2009-11-04T08:33:00.001-08:00

SOPPENG, ML-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng mengembalikan Surat Perintah Dimulainya penyidikan (SPDP) tiga tersangka ke penyidik Polres Soppeng, pekan lalu. Sejumlah kalangan di Soppeng menilai Kejari sengaja mengulur-ulur waktu penuntasan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Labempa, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Soppeng.
Kasus dugaan korupsi anggaran proyek jembatan Labempa yang menelan dana APBD Soppeng 2007 sebesar Rp 319 juta, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 272 juta, tiga tersangka diancam Undang-Undag tindak pidana korupsi (Tipikor).
Ketiga tersangka yang terancam , yakni Pelaksana Proyek CV Asia H Baratang, Konsultan Pengawas Nur Syamsu, dan Pimpinan Proyek (Pimpro) Dinas PU Soppeng Syamsul Rijal.
Mengagapi penilaian itu, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Soppeng, Irzadul Ichwan SH MH , mengaku pihaknya mengembalikan berkas tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Labempa ke Penyidik Polres Soppeng. Namun dia membantah jika pihaknya dianggap sengaja memperlambat proses penyelesaian kasus tersebut.
"Kami mengembalikan berkas tersangka ke penyidik karena memang belum lengkap. Masih ada syarat formalnya yang masih harus dilengkapi. Sekarang berkas kasus yang masuk di kejari harus betul-betul meneliti secara cermat sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kami tidak mau ada tersangka kasus dugaan korupsi yang nantinya diputus bebas di pengadilan," tegas Irzadul.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Zainuddin membenarkan pihak kejari hingga kini belum menerima berkas tersangka. Itu setelah SPDP yang diajukan penyidik dikembalikan untuk pisahkan masing-masing satu tersangka satu SPDP.
"Jadi bukan berkas perkaranya yang sudah kita lengkapi keterangan saksi ahli yang dikembalikan, namun kali ini SPDP-nya. Cuma sedikit kami sayangkan karena kenapa tidak disampaikan bersamaan ketika saat berkas diminta untuk dilengkapi," kata Zainuddin.(*)

Wabup Wajo Amran Mahmud, Pantau Kebersihan Instansi

2009-11-04T08:32:00.002-08:00

SENGKANG, ML-- Mengantisipasi kedatangan Tim Penilai Piala Adipura di Kabupaten Wajo, Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud SSos Msi, Selasa 27 Oktober lalu memantau kebersihan beberapa instansi. Lokasi yang dikunjungi diantaranya, RSUD Lamaddukkelleng, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Dalam kunjungannya di RSUD, Wabup mengharapkan, kepada pihak RSUD Lamaddukkelleng untuk mengefektifkan pengangkutan sampah. "Selama ini pengangkutan sampah hanya dijadwal setiap pekan, ini harus diubah menjadi 3 kali dalam sepekan," harapnya.
Sementara kunjungannya di Dinas Pendidikan, Wabup menyoroti tempat sampah di beberapa sekolah, sebab tidak menyediakan pemisahan antara sampah basah dan kering.
Wabup Amran Mahmud mengmenghimbau agar moment penilaian Adipura, bisa menjadi momen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota. "Tanpa kebersamaan dan kesadaran kita bersama, mungkin Piala Adipura sulit kita raih kembali tahun ini," ujarnya.(*)

Bupati Soetomo Kukuhkan Pengurus Dewan Pendidikan Soppeng Priode 2009-2012

2009-11-04T08:32:00.001-08:00

SOPPENG, ML-- Dewan Pendidikan (DP) dibentuk untuk membantu pemerintah dalam membenahi kualitas pendidikan, terutama dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, demikian dikatakan Bupati Soppeng Drs HA Soetomo MSi, pada pengkuhan secara resmi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Selasa 27 Oktober di ruang pola kantor bupati.
Pengurus DP periode 2009-2012 yang dikukuhkan itu, yakni Ketua Drs Buhasi MSi, Wakil Ketua Drs H Muhammad Musa, Sekretaris Drs H Abd Latif Rachman, Wakil Sekretaris Drs HM Djafar Usman, dan Bendahara Drs H Abu Bakar Subair, serta anggota pengurus lainnya.
Menurut Bupati Soetomo, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan jika masyarakat sebagai stakeholder ikut berperan aktif melalui lembaga bentuk, yakni Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
" Karena itu, saya tekankan bahwa berdasarkan SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka ada empat peran penting yang harus dilakukan Dewan Pendidikan," tegas Soetomo.
Keempat peran penting yang dimaksudkan itu adalah pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendukung (Supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengontrol (Controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Mediator (Mediating agency) antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat.
Selain itu, Soetomo mengharapkan, kepada instansi tekhnis yang terkait dengan Dewan Pendidikan, agar menjalin kemitraan secara baik untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dengan melibatkan langsung dalam merancang program kerjanya.
"Begitu pula para kepala satuan pendidikan, saya minta untuk memberdayakan komite sekolah seperti dalam menyusun rancangan RPS, RAPBS dan penjabaran penggunaan dana BOS dan lainnya. Duduk bersama dengan komite sekolah dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabel serta sedapat mungkin mengundang Dewan Pendidikan,' tambah Soetomo. (*)

Abdul Latif: Pipa Bocor Distribusi Air dari PDAM Tergangu

2009-11-04T08:30:00.002-08:00

SOPPENG, ML-- Selain debit air mengalami penurunan akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan pemadaman listrik secara bergiliran, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng saat ini sedang dihadapkan pada persoalan yang cukup dilematis, kini ditambah lagi dengan bocornya saluran pipa induk distribusi.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Soppeng, Abdul Latif mengatakan, baru-baru ini, dengan bocornya pipa induk distribusi air PDAM tersebut, maka suplai air bersih ke masyarakat semakin berkurang debitnya, khusunya di wilayah kampung Nene Urang dan sekitarnya. Abdul Latif mengakui, pihak kami belum bisa turun melakukan perbaikan, karena untuk menanggulangi kebocoran pipa tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar, sementara saat ini kami masih mengumpulkan dana, setelah turun melakukan survei di lapangan.
Menurut Kabag Administrasi Umum dan Keuangan PDAM Mukhtar M Latif, untuk perbaikan pipa distribusi yang bocor itu dibutuhkan dana sekitar Rp10 juta lebih, karena harga pipa untuk ukuran 12 inci perbatangnya mencapai Rp 2,4 juta. Sementara pipa yang dibutuhkan untuk menanggulangi kebocoran tersebut berdasarkan hasil survei di lapangan, sebanyak enam batang. Itu belum termasuk alat dan aksesoris lainnya seperti sambungan pipa yang harganya sekitar Rp 1,8 juta per unit sambungan.
Untuk sementara ini, lanjut Mukhtar, pihak kami belum turun melakukan pembongkaran pipa, karena belum ada peralatan yang dibeli. Sebab kapan kita lakukan pembongkaran pipa yang bocor itu, maka secara otomatis suplai air langsung terhenti. Sedang alat penggatinya belum ada. “Saya pikir lebih baik ada sedikit air ke rumah pelanggan dari pada tidak ada sama sekali. " ujarnya.
Abdul Latief menambahkan, pemadaman bergilir oleh pihak PLN, juga berdampak pada pendistribusian air, sebab pihak PDAM belum mampu mengantisipasinya dengan pengadaan mesin genset, dikarekan biaya operasional genset cukup besar.
"Jika kita gunakan genset, hanya satu jam setengah difungsikan membutuhkan biaya sebesar Rp 200 ribu, sedangkan waktu untuk satu jam setengah itu, air baru mampu mengisi sebagian pipa distribusi, dengan kata lain air belum sampai ke rumah pelanggan. Karena itu kami di PDAM tidak bisa menggunakan mesin genset, dengan pertimbangan biaya terlalu besar," urai Latif. (**)

Fraksi Golkar Terbesar di DPRD Soppeng

2009-11-04T08:30:00.001-08:00

SOPPENG, ML--Pada priode 2009-2014 di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng, Fraksi Golongan Karya (Golkar) merupakan fraksi terbesar dari empat fraksi yang resmi terbentuk di periode ini.
Dengan masuknya tiga partai lain peraih kursi di lembaga legislatif ini secara resmi menyatakan ikut bergabung dalam fraksi Golkar ini, yakno Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih dua kursi, partai Hanura dan partai Barnas masing-masing satu kursi, maka fraksi Golkar DPRD Soppeng kini beranggotakan 12 orang. Partai Golkar sendiri pada, pemilihan lesgislatif, April lalu berhasil meloloskan delapan kader terbaiknya di lembaga DPRD Soppeng dengan meraih 30.226 suara.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Soppeng Syahruddin M Adam, menyatakan Sesuai yang digariskan Susduk, cukup punya tiga kursi, maka partai sudah berhak membentuk satu fraksi utuh. Partai Golkar berhak membentuk satu fraksi dengan memiliki delapan kursi di dewan. Sementara itu, lanjut Syahruddin, pembentukan Fraksi Golkar ini didasari atas kesepakatan bersama antara empat pimpinan partai yang selanjutnya menggabungkan diri dalam satu fraksi yang diberi nama Fraksi Golkar. "Ketiga partai tersebut bergabung, karena disamping memiliki visi-misi yang sama untuk memerjuangkan kesejahteraan masyarakat, juga memiliki hubungan emosional dengan Partai Golkar," jelas Syahruddin.
Dia menambahkan, hasil kesepakatan bergabungnya ketiga partai tersebut dalam Fraksi Golkar telah disampaikan ke pimpinan sementara DPRD Soppeng untuk ditindaklanjuti, namun penetapannya secara resmi setelah pelantikan unsur pimpinan defenitif DPRD yang telah diusulkan ke Gubernur Sulsel melalui Bupati Soppeng. Begitu juga posisi ketua fraksi, wakil ketua fraksi dan sekretaris fraksi akan ditentukan kemudian setelah pelantikan pimpinan DPRD defenitif. Ketua Sementara DPRD Soppeng, Andi Kaswadi Razak, Kamis 29 Oktober lalu, mengungkapkan, pelantikan unsur pimpinan DPRD Soppeng kini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel. "Penetapan unsur pimpinan tinggal menunggu SK Gubernur Sulsel. Itu setelah diusulkan melalui Bupati Soppeng," ungkapnya.
Panitia musyawarah, lanjut Kaswadi Razak, juga telah merampungkan tugasnya, membuat tata tertib dewan, namun tatib tersebut tentunya belum dapat dilaksanakan sebelum ditandatangani pimpinan dewan. Selanjutnya ketiga pimpinan DPRD yang telah ditetapkan dalam paripurna yang telash diusulkan ke Gubernur Sulsel melalaui Bupati Soppeng, masing-masing HA Kaswadi Razak (Golkar) sebagai ketua dan dua wakil ketua, masing-masing Andi Mapparemma (PDIP) dan Andi Kuneng (PAN). (*)

Wapres Budiono Tutup National Summit 2009

2009-11-04T08:29:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com/- Dalam pidato penutupan National Summit 2009, Jumat (30/10) malam, Wakil Presiden Boediono menegaskan dalam dua hari proses konsultasi yang efektif dan melibatkan banyak kalangan dan stakeholders sudah dengan sukses dilakukan. Hal seperti itu menurutnya belum pernah terjadi dan dilakukan. Model partisipasi seperti itu menurutnya merupakan bentuk dan bagian dari demokrasi.
Berbagai masukan dari seluruh peserta yang terlibat menurut Boediono akan segera dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian akan diolah secara maraton dan disempurnakan menjadi program kerja pemerintah 100 hari dan lima tahun ke depan.
“Nantinya program-program kerja itu akan disosialisasikan ke masyarakat agar mereka bisa memonitor. Untuk itu mari lah kita semua berpartisipasi dan melaksanakan seluruh program yang telah disepakati bersama tersebut,” ujar Boediono.
Acara National Summit 2009 tersebut diikuti seluruh menteri, gubernur, bupati, dan kepala daerah, serta legislatif, Kamar Dagang dan Industri, serta perwakilan perguruan tinggi, yang jumlah pesertanya pada hari kedua mencapai sekitar 1.300 orang peserta.

Kadin Biayai National Summit

2009-11-04T08:28:00.002-08:00

JAKARTA, ML— Pelaksanaan National Summit yang akan diselenggarakan pada 29-31 Oktober 2009 menguras dana miliaran rupiah. Menteri Perindustrian MS Hidayat yang masih menjabat menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengakui, dana yang akan digunakan untuk membiayai National Summit berasal dari kantong Kadin.
"Ada lah, ratusan juta ya pasti ada, sekitar 1 miliar lebih ada," jelas Hidayat, di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/10). Hidayat menilai angka tersebut terbilang wajar untuk sebuah acara nasional.
Ditambahkannya, Kadin tidak akan menanggung seluruh pembiayaan peserta National Summit. Pasalnya, ada beberapa peserta yang berasal dari instansi pemerintah pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah karena dianggap sebagai biaya dinas. "Sebagian peserta itu kan pejabat negara, jadi itu kan hitungannya dinas," jelas Hidayat.

Presiden Dengarkan Suara Para Pemangku Kepentingan

2009-11-04T08:28:00.001-08:00

AKARTA, Latemmalala.blogspot.com/ - Wakil Ketua Umum bidang Pasar Modal dan Keuangan Non Bank Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Wishnu Wardana mengapresiasi acara National Summit yang digelar selama 29-31 Oktober 2009 ini.
Menurutnya, acara ini merupakan bukti bahwa Presiden mulai mendengarkan suara para pemangku kepentingan sebagai bagian dari program kerja pemerintah. Demikian disampaikan Wishnu, saat memberi sambutan dalam acara National Summit, di hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta, Kamis (29/10).
"Dalam forum ini, bapak Presiden memberikan kesempatan pada para pemangku kepentingan. Pertemuan semacam ini menjadi sangat penting untuk terciptanya koordinasi," tuturnya.
Sikap mau mendengarkan ini, menurut Wishnu, perlahan namun pasti telah menjadi sikap yang langka. Pemerintah pun kerap mendapat kritik tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Sikap tidak mau mendengarkan, bisa menyebabkan hilangnya rasa memiliki atas bangsa ini.

SBY: Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Tidak Datang dari Langit

2009-11-04T08:27:00.002-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com/ - Pemerintah mematok tinggi angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mendatang mencapai 7 persen. Ini berarti naik dibandingkan target pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2009 yang mencapai 4,3 persen. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka acara National Summit, di hotel Bumi Karsa Bidakara, jakarta, Jumat (29/10).
Adapun untuk tingkat pengangguran, pemerintah menargetkan untuk menurunkannya menjadi 5 persen hingga 6 persen. Kemudian, pemerintah juga bertekad untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8 persen hingga 10 persen di tahun 2014 mendatang. "Pengangguran kita harap dapat turun menjadi 5-6 persen di tahun 2014. Kemudian, kemiskinan juga diharapkan turun menjadi 8-10 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai 14 persen," jelasnya.
Namun, untuk mencapai target tersebut, menurutnya, pemerintah perlu menggenjot pertumbuhan investasi. Presiden mengatakan, diperlukan investasi sebesar Rp 2.000 triliuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target. "Ini tidak datang dari langit. antara lain, ekonomi harus bergerak, dan kemudian investasi harus digenjot," ujarnya.

Penahanan Bibit dan Chandra Bisa Pengaruhi Investasi

2009-11-04T08:27:00.001-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com/ — Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui, penahanan dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, dapat berpengaruh terhadap kondisi investasi di Indonesia. "Lama kelamaan bisa memengaruhi. Sebab, investasi kan salah satu syaratnya adalah adanya kepastian dan transparansi proses hukum," kata Hidayat di sela-sela National Summit, Jakarta, Jumat (30/10).
Karena itu, menurutnya, proses hukum Bibit dan Chandra ini harus diselesaikan secepatnya sehingga tidak memengaruhi investasi. "Mudah-mudahan bisa capat selesai. Harus cepat diselesaikan," cetusnya. Padahal, sebelumnya Presiden mengatakan, dibutuhkan investasi sekitar Rp 2.000 triliun per tahun untuk memenuhi target pertuimbuhan ekonomi hingga 7 persen pada 2014.
Namun, Hidayat enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan, pihaknya telah bersepakat untuk tidak berkomentar atas proses hukum yang tengah berlangsung. Dia turut prihatin atas penangkapan dua pimpinan KPK (nonaktif) ini. "Ini kan sudah sepakat kalau ada proses hukum kami tidak ingin mengomentari karena ini masih merupakan proses. Kami melihat saja dengan prihatin," tandasnya.

Hatta: Butuh Investasi Rp 10.000 Triliun

2009-11-04T08:26:00.000-08:00

JAKARTA,Latemmalala.blogspot.com/-Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dibutuhkan investasi sebesar Rp 10.000 triliun selama lima tahun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di tahun 2014.
Hatta menyampaikan hal ini seusai pembukaan National Summit, di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta, Kamis (29/10).
"Untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, (dibutuhkan) investasi sekitar Rp 10.000 triliun untuk lima tahun," ujarnya.
Menurutnya, dibutuhkan investasi sekitar Rp 2.100 triliun per tahunnya atau sekitar 30 persen dari Gross Domestic Bruto (GDP) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena itu, pemerintah akan memaksimalkan potensi investasi dalam negeri. Di antaranya, dari sektor perbankan, pasar modal, dan belanja pemerintah.
Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong investasi dari pihak swasta di dalam negeri dan luar negeri. "Kalau hanya dari dalam negeri pastilah tidak cukup. Maka, investasi langsung asing (Foreign direct investment/FDI) harus kita dorong sekuat mungkin, sekondusif mungkin," jelasnya.

Sapu Bersih Aturan Penghambat Ekonomi

2009-11-04T08:25:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com/ — National Summit atau Rembuk Nasional yang digelar pada 29-31 Oktober 2009 akan digunakan untuk menghimpun masukan- masukan dari 1.424 pemangku kepentingan yang merasa dihambat oleh sejumlah peraturan.
Mulai dari surat keputusan bupati hingga peraturan pemerintah akan disapu bersih jika menghambat sehingga target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen pada tahun 2014 bisa diwujudkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (28/10), dalam jumpa pers tentang pelaksanaan National Summit 2009 bertema ”Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis”.
Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Djoko Suyanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Menurut Hatta, pemerintah akan mengambil posisi pasif, hanya akan memaparkan secara singkat visi pembangunan lima tahun ke depan. Selanjutnya, pemangku kepentingan yang hadir akan diminta memberikan masukan terhadap visi pembangunan itu.
Agar tetap fokus, perdebatan selama tiga hari nanti akan diarahkan pada tiga bidang. Pertama, perekonomian. Kedua, politik, hukum, dan pertahanan. Ketiga, kesejahteraan rakyat.
Bidang ekonomi akan dibagi atas enam komisi, yakni komisi percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan usaha kecil dan menengah, revitalisasi industri dan jasa, serta pembangunan transportasi.
Pada bidang kesejahteraan rakyat akan ada enam komisi, yakni komisi pengentasan rakyat miskin, penciptaan lapangan pekerjaan, perluasan layanan kesehatan, reformasi pendidikan, mitigasi perubahan iklim, serta agama dan pembangunan.
Adapun pada bidang politik, hukum, dan keamanan ada enam komisi, yaitu efektivitas pembangunan daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi hukum dan perlindungan HAM, modernisasi sarana pertahanan dan sumber daya, serta pencegahan dan pemberantasan teroris.
”Memang sudah ada paket-paket kebijakan di bidang ekonomi yang telah dibuat sebelumnya, tetapi ternyata masih muncul berbagai hambatan. Nah, hambatan itulah yang ingin kami himpun melalui Rembuk Nasional ini,” ujar Hatta.
Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krisnamurthi menyebutkan, salah satu contoh aturan yang menghambat investasi di industri pertanian adalah batasan luas perikanan usaha tambak, yakni maksimal 200 hektar per investor.
Padahal, investor besar dari luar dan dalam negeri menghendaki investasi pada lahan dengan luas minimal 5.000 hektar. ”Jika aturan ini dicabut, maka seketika kita akan mendapatkan tambahan investasi Rp 15 triliun dan menciptakan 50.000 kesempatan kerja baru. Daerah yang memiliki keterbatasan alternatif investasi pun akan terjangkau dengan keputusan ini,” tutur Bayu.
MS Hidayat menegaskan, jika semua aturan yang menghambat investasi bisa dibersihkan, maka khusus untuk infrastruktur, biaya Rp 200 triliun per tahun bisa tertutupi, antara lain dari investasi pemerintah 13-14 persen. Sisanya dari investor asing dan lokal.
”Swasta membutuhkan regulasi yang memberikan kepastian bagi mereka agar bisa mengakselerasi penghimpunan dana sebesar itu,” ungkapnya.
Hidayat juga mengharapkan akan ada pertumbuhan sektor industri 1-2 persen di atas pertumbuhan produk domestik bruto. Itu bisa dilakukan dengan mengidentifikasi cabang industri yang sedang menurun, seperti alas kaki. (*)

National Summit Rekomendasikan Peningkatan Status Desk Antiteror

2009-11-04T08:24:00.002-08:00

JAKARTA, ML — Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku menyambut gembira telah terjadi kesamaan pemahaman antara pemerintah dan kalangan masyarakat, terutama terkait rencana untuk meningkatkan status Desk Antiteror, yang selama ini berada di bawah kementeriannya, menjadi badan khusus yang juga menangani isu pencegahan dan pemberantasan terorisme.
Badan tersebut, menurut Djoko, dirancang agar penanganan masalah terorisme tidak lagi sekadar dilakukan ketika aksi-aksi terorisme sudah terjadi, tetapi lebih ke tindakan pencegahan sejak dini sebelum aksi teror terjadi. Pernyataan itu disampaikan Djoko, Jumat (30/10), seusai penutupan National Summit 2009 di Jakarta oleh Wakil Presiden Boediono.
Badan itu, selain terdiri dari instansi dan departemen pemerintah terkait, juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lebih lanjut, Djoko menjamin bahwa badan yang akan dibentuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dengan menghasilkan badan-badan represif macam terjadi di masa Orde Baru, seperti pembentukan Komando Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
“Selama Menko Polkam-nya masih saya, enggak perlu khawatir lah badan seperti itu (Kopkamtib) muncul lagi. Dalam diskusi tadi sudah ada kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat, masalah terorisme tidak lagi sekadar urusan polisi, melainkan juga tanggung jawab bersama. Penanganan harus dilakukan dari akar persoalannya dan bagaimana sampai bisa terorisme terjadi,” ujar Djoko.
Pembentukan badan khusus terkait upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme tadi, menurut Djoko, merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Komisi V National Summit 2009, Sidang Komisi Bidang Polhukam, yang memang membahas kedua isu tersebut. Sidang komisi bidang polhukam itu terbagi ke dalam lima komisi, yang membahas berbagai isu seputar polhukam.
Komisi I membahas isu Efektivitas Pembangunan Daerah, Komisi II membahas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Komisi III membahas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Komisi IV membahas Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM, dan Komisi V membahas Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme.
Lebih lanjut, Komisi V juga merekomendasikan upaya penguatan kewenangan penahanan pelaku terorisme oleh kepolisian seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Caranya dengan menambah masa penahanan, yang bisa dilakukan oleh kepolisian terhadap para tersangka teroris. Masa penahanan yang diatur dalam UU tersebut dinilai masih kurang dan tidak memberi keleluasaan bagi kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan mereka. Selain itu, juga direkomendasikan agar terdapat kerja sama penggunaan data intelijen dari sumber-sumber yang ada semaksimal mungkin oleh kepolisian.
Kekhawatiran bakal berulangnya kebijakan pembentukan badan represif seperti di masa lalu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, yang ikut dalam proses diskusi di Komisi V. Hal itu disampaikannya seusai acara. Buyung mewanti-wanti agar jangan sampai kesalahan di masa lalu kembali terulang. "Pembentukan badan baru harus dilakukan dengan hati-hati," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Edy Prasetyono, yang berperan sebagai fasilitator diskusi Komisi V National Summit 2009, menyatakan, dalam diskusi juga terungkap usulan agar pemerintah juga memikirkan cara deradikalisasi terhadap gerakan dan pelaku teroris lantaran infiltrasi paham-paham radikal sudah sedemikian meresahkan, bahkan sudah masuk ke kalangan mahasiswa dan pelajar.
“Kalau di beberapa negara maju kan masa penahanan malah bisa sampai satu bulan. Dalam diskusi juga berkembang banyak pendapat dan masukan, misalnya, soal bagaimana penguatan lembaga-lembaga terkait yang ada sekarang ketimbang membentuk badan baru. Namun, tadi terlihat semua pihak sadar betul sekarang tidak dibutuhkan lagi produk UU yang keras macam Internal Security Act ala Singapura atau Malaysia,” ujar Edy.

National Summit Tiru Cara Obama

2009-11-04T08:24:00.001-08:00

SUKABUMI,ML-- Agenda National Summit yang digelar pada 29-31 Oktober 2009 ini ternyata serupa dengan sistem yang diterapkan Presiden AS Barack Obama dalam menetapkan program kerjanya.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz mengatakan hal ini saat diskusi Postur APBN 2010, Sabtu (31/10). "Model yang dilakukan oleh SBY dengan National Summit itu sama dengan model yang dilakukan Presiden Obama. Namanya juga persis sama, National Summit," cetus Harry di Lido, Sukabumi.
Harry mengatakan, National Summit yang digelar oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II mencoba menjaring masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai referensi untuk penyusunan program kerja pemerintah 5 tahun mendatang, termasuk 100 hari kerja. Ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Obama.
Menurutnya, Pemerintah AS juga melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan sebelum memulai kerjanya. "Ini maksudnya untuk membuka akses dan bersifat transparan kepada para stakeholders. Masukan dari stakeholders itu akan menjadi bahan Presiden untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014," ungkapnya.

Din Syamsuddin Kritik National Summit

2009-11-04T08:23:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com/ — Dalam perjalanan kembali dari konferensi tentang terorisme di New Delhi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritisi pelaksanaan National Summit. Menurutnya, acara itu kurang berwajah kerakyatan karena tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat madani sebagai stake holders bangsa. Acara ini juga dianggapnya bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tentang perlunya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
"Seyogianya rembuk nasional seperti ini benar-benar bersifat nasional dengan melibatkan segenap stake holders bangsa dan memberi ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pembangunan yang merupakan esensi demokrasi," kata Din, Kamis (29/10).
Menurut Din, National Summit adalah forum yang baik untuk membicarakan segala permasalahan bangsa dan merumuskan strategi nasional untuk mengatasinya. Dirinya sepakat agar sumbatan botol yang ada selama ini segera dibuka, antara lain, dengan menyederhanakan dan memudahkan prosedur investasi, proses penunaian hak ekonomi rakyat, dan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyat.
"Namun, juga penting sekarang, adalah membuka sumbatan botol komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Karena tanpa komunikasi yang baik, pemecahan masalah bangsa tidak akan bisa dilakukan bersama dan pemerintah akan kehilangan dukungan potensial dari masyarakat," tuturnya.
National Summit kali ini, sambung Din, diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah rakyat yang nyata, seperti lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, pemadaman listrik, dan sektor lainnya. "Jadi, selain membicarakan hal-hal yang muluk-muluk, National Summit juga harus bicara yang riil dirasakan rakyat," tegasnya.

Presiden Resmikan National Summit

2009-11-04T08:22:00.000-08:00

AKARTA, Latemmalala.blogspot.com/ — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara National Summit, Kamis (29/10) pukul 09.00. Presiden akan membuka acara ini dengan memaparkan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan.
Dipastikan, sebanyak 1.424 orang hadir dalam acara nasional ini. Perhelatan nasional yang bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis" ini akan dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat terkait, di antaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para eselon I dari berbagai departemen, dan pejabat pemerintah daerah. Bakal hadir pula perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Kadin Provinsi, serta pimpinan DPR dan DPRD. Demikian juga asosiasi atau himpunan pengusaha, LSM, lembaga keuangan bank, dan non-bank, serta pengamat dan perwakilan perguruan tinggi.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu kemarin, mengatakan bahwa acara yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan Kadin ini digelar untuk memantapkan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II ke depan. Acara ini adalah sarana dialog dan pembahasan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa.
Sebanyak tiga bidang yang akan disentuh dalam kegiatan ini adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan polhukam, yang kesemuanya dikaitkan dengan dunia usaha nasional. "Sebelum menetapkan program prioritas kerja Kabinet pada lima tahun serta 100 hari kerja kepada publik, Presiden menghendaki agar dialog dan pembahasan dilakukan. Untuk itu, National Summit akan dimanfaatkan untuk itu," ungkap Hatta.
Setelah acara pembukaan pagi ini, agenda akan berlanjut dengan sidang hingga 30 Oktober di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta. Pada 31 Oktober, penanggung jawab kegiatan, yakni Wapres Boediono, akan menyampaikan laporan kepada Presiden di Istana Negara.
Setelah melalui pembahasan internal yang dilakukan Presiden, maka direncanakan pada awal November, pemerintah akan mengumumkan kepada publik mengenai program kerja yang akan ditempuh untuk lima tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari.

TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA M E N J A D I PEGAWAI NEGRI SIPIL

2009-11-04T08:21:00.000-08:00

Kepegawaian di Era Otonomi Daerah
Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
Dalam sistem kepegawaian secara nasional. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berfungsi sebagai alat pemersatu banga.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan dibidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawian daerah.

Pemerintahan Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan yang mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa.
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202, jabatan Sekretaris Desa diisi PNS yang memenuhi persyaratan. Peraturan pemerintah ini berlaku sampai selesainya pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya peraturan pemerintah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota, camat, dan kepala desa.
Pengangkatan tersebut tidak dalam status PNS. Dengan demikian, Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS. Bagi Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan akan diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Diantaranya, pertama, Sekretaris Desa yang bisa menjadi PNS adalah Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya peraturan pemerintah ini. Kedua, batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan penetapan pangkat/golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Kedua hal tersebut menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS.
Bagi yang memiliki ijazah diangkat sebgai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
Persyaratan Pengangkatan
Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai berlakunya peraturan pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau sederajat; dan
f. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006, sesuai dengan peratuarn pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32/2004. (Pasal 2 dan pasal 3)
Tahapan Pengangkatan (Pasal 4 dan pasal 5)
1. Penysunan data Sekretaris Desa oleh Bupati/Walikota;
2. Pengumpulan berkas pengangkatan Sekretaris Desa;
3. Penyampaian data dan berkas pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
4. Verifikasi dan validasi data dan berkas oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Pengajuan usulan formasi Sekretaris Desa untuk kabupaten/kota kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Persetujuan Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Persetujuan dan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;
8. Persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa diteruskan pada Bupati/Walikota melalui Gubernur.
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap sesuai formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mulai tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009 dengan memprioritaskan usia palin tinggi (pasal 6).
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan yang dilaksanakan pemerintah daerah paling lambat tahun 2009. Biaya ujian penyetaraan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. (pasal 12)
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. (pasal 14)
Kompensasi
Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa oleh bupati/walikota diberikan tunjangan kompensasi ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Dana tunjangan kompensasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). (pasal 10)
Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS khusus tahap pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2007 sedangkan gajinya dibayarkan sejak yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dan dinyatakan telah melaksanakan tugas sebagai PNS.
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS.
Ketentuan lain
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawian Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.(Pusat Pelayanan Informasi-Dekominfo RI)

Pencatut Nama SBY Diduga Bandar Sabu

2009-11-04T08:20:00.002-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com— Pencatut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rekaman KPK diduga bandar narkoba yang ditangkap di Surabaya beberapa tahun silam.
Perempuan yang diduga sebagai Ong Yuliana Gunawan, yang suaranya muncul dalam rekaman penyadapan oleh KPK dan diperdengarkan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11), berprofesi sebagai ahli pijat saraf.
Siapa Ong Yuliana atau biasa dipanggil Lien itu? Kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, mengaku tidak tahu-menahu soal identitas perempuan tersebut. "Saya enggak kenal perempuan itu," ujarnya.
Apakah Lien itu istri Anggodo atau selingkuhannya? Bonaran tidak secara tegas menjawabnya. Namun, menurut dia, Anggodo sudah memiliki istri, anak, bahkan cucu.
Dalam pembicaraan pada rekaman tersebut, Lien begitu akrab dengan Anggodo. Beberapa kali dia menyebut Anggodo dengan panggilan "yang", kemungkinan besar kependekan dari kata "sayang".
Lien mengatakan kepada Anggodo bahwa SBY mendukung Abdul Hakim Ritonga. "Pokoke saiki (pokoknya sekarang) Pak SBY mendukung. SBY itu mendukung Ritonga lho (diduga Abdul Hakim Ritonga, Wakil Jaksa Agung)," ujarnya.
Anggodo Widjojo adalah adik buronan KPK, Anggoro Widjojo. Anggodo-lah yang melobi sejumlah pejabat Kejagung untuk membantu Anggoro yang tersandung kasus korupsi PT Masaro Radiokom yang tengah ditangani KPK. Anggodo memberikan uang kepada Ari Muladi untuk diberikan kepada oknum di KPK. Namun, uang itu entah ke mana karena Ari mengaku tidak memberikan langsung kepada pimpinan KPK.
Pembicaraan Lien dengan Anggodo terjadi pada 6 Agustus 2009 saat Ritonga masih menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Ritonga kemudian dilantik menjadi Wakil Jaksa Agung pada 12 Agustus 2009.
Saat diwawancara TV One, semalam, Anggodo yang awalnya mengaku tidak mengenal Ong Yuliana akhirnya mengakui Ong sebagai ahli pijat saraf. Saat ini, kata Anggodo, Ong Yuliana tengah berada di Brunei. Tidak dijelaskan untuk kepentingan apa Ong ke Brunei.

Bandar sabu
Jika Ong Yuliana yang dimaksud dalam rekaman itu adalah Ong Yuliana pemijat saraf, dia adalah orang yang pernah ditangkap Polresta Surabaya Selatan di rumahnya di Jalan Kedungdoro pada November 2005 karena menyimpan sabu. Dia juga sebelumnya pernah ditangkap Polwiltabes Yogyakarta.
Penahanan Ong Yuliana di Surabaya sempat mendapat sorotan media. Maklum, selama ditahan, wanita tersebut mendapat "servis" memuaskan dari penegak hukum.
Misalnya, sekitar Januari 2006, berkas kasus Ong Yuliana sudah P-21 alias sudah lengkap. Namun, karena ada alasan tertentu, dia tetap mendekam di ruang tahanan Polwiltabes Surabaya, bukan di Rutan Medaeng, Surabaya.
Alasan yang dikeluarkan jaksa dan polisi waktu itu adalah Ong Yuliana memiliki ketergantungan obat. Ong saat itu membantah bahwa dirinya pongedar narkoba. Namun, dia mengakui sebagai pemakai sabu untuk doping alias menambah tenaga. Dia juga mengaku bekerja sebagai tukang pijat saraf sehingga kenal dengan banyak pejabat.
Dalam sidang pengadilan, hakim memvonis wanita berkacamata itu 2,5 tahun penjara. Ong Yuliana pun dijebloskan ke Rutan Kelas I Medaeng. Dia juga sempat ditahan di Rutan Madiun. Setelah itu, kabar tentang Yuliana menghilang.
Setahun kemudian, Ong Yuliana kembali ditangkap ketika menyaru menjadi tukang pijat, tetapi menjual sabu kepada tahanan Polwiltabes Surabaya. Lagi-lagi setelah kasus itu, dia bak tenggelam ditelan bumi.
Belakangan, namanya mencuat setelah disebut-sebut dalam rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.
Sebelum kasus rekayasa KPK ini mencuat, Kejagung pernah dibuat geger oleh Artalyta Suryani alias Ayin. Perempuan yang suka berdandan ini juga bisa bercakap akrab dengan pejabat Kejagung. Dia, misalnya, memanggil Jaksa Urip Tri Gunawan dengan panggilan "mas".
Ayin kini telah mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah pengadilan memvonisnya dengan hukuman lima tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti melakukan suap terhadap Jaksa Urip untuk membereskan SP-3 kasus Syamsul Nursalim. Sementara itu, Urip divonis 20 tahun penjara.
Selain menyeret pejabat Kejagung, Ayin juga diisukan memiliki hubungan dengan SBY. Foto SBY dan Ibu Ani menghadiri pernikahan anak Ayin di Surabaya pernah menjadi berita heboh. Istana tidak memberi jawaban tegas soal foto SBY dan Ayin ini. (*)

Institusinya Kotor, Kapolri dan Jaksa Agung Diminta Mundur

2009-11-04T08:20:00.001-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com--Pemutaran rekaman yang diduga berisi rekayasa pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai semakin menunjukkan bobroknya Polri dan Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum. Budaya malu karena gagal memperjuangkan penegakan hukum pun harus dikembangkan. Oleh karena itu, kuasa hukum dua pimpinan KPK non-aktif meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengundurkan diri sesegera mungkin.
"Apa tidak sebaiknya juga pimpinan Polri dan Kejaksaan untuk meletakkan jabatannya. Mahfumlah Anda sudah gagal menjadi pimpinan. Lebih baik mundur daripada dimundurkan," ujar salah satu pengacara, Bambang Wijayanto, dalam keterangan pers seusai persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11).
Menurut Bambang, kebobrokan Polri dan Kejagung dalam menegakkan hukum sudah tercoreng. Ia juga mengungkapkan, jika dalam kasus-kasus sebelumnya, masing-masing pimpinan bisa melindungi bawahannya dan menutup-nutupi aib kedua institusi tersebut, maka rekaman hari ini menggulingkan semuanya.
Hal senada juga disampaikan pengacara lainnya, Ahmad Rifai. Menurut Rifai, rekayasa yang begitu jelas dilakukan oknum Polri dan Kejaksaan Agung harusnya mendorong rasa malu para pejabat hukum terkait. "Kita minta aparat penegak hukum memiliki rasa malu adanya rekayasa seperti ini. Harus ditanamkan sebagai pertanggungjawaban moral mereka harus berani menyatakan diri untuk mengundurkan diri," tegas Rifai.(*)

Klarifikasi Awal, TPF Akan Bertemu Kapolri

2009-11-04T08:19:00.002-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com — Tim pencari fakta (TPF), yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan polemik dugaan pelemahan KPK, dijadwalkan akan bertemu Kapolri pada Rabu (4/11) di Kantor Wantimpres.
Salah satu anggota TPF, Amir Syamsuddin, mengatakan, pihaknya mengundang Kapolri beserta sejumlah penyidik Mabes Polri yang disebut-sebut dalam rekaman yang diputar dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, yaitu Benny, Parman, Gupu, dan Dikdik.
"Kapolri menyanggupi datang dengan tim penyidik Bibit dan Chandra. Kami perlu klarifikasi awal dari mereka tentang kasus ini," tuturnya.
Amir tak langsung mengiyakan ketika ditanya apakah para tokoh Trunojoyo ini diminta untuk memberikan konfirmasi seputar keterlibatannya dalam rekaman yang diduga berisi upaya pelemahan KPK. "Kita ikuti sama-sama saja nanti," tandasnya.
Selain bertemu dengan Kapolri dan para penyidik, TPF juga akan bertemu dengan tokoh LSM yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi dan dilanjutkan bertemu dengan redaktur media massa. (*)

PPATK Tahu Aliran Dana Century

2009-11-04T08:19:00.001-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com -- Berlarut-larutnya hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aliran dana Bank Century sebenarnya bisa teratasi. Syaratnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus memberi informasi valid ke BPK terkait kemana aliran dana tersebut dikucurkan.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, menyebutkan, aliran dana Bank Century terekam sangat jelas di PPATK. "PPATK sangat tahu kemana aliran dana Bank Century dikucurkan," kata Maruarar di DPR, Jumat 30 Oktober.
Ia menyebutkan, untuk menekan BPK, PDIP telah membentuk tim khusus. "Kami akan menyampaikan secara berkala terkait hasil yang kami peroleh kepada wartawan," janji Maruarar.
PDIP juga kembali menegaskan untuk mendukung penuh hak angket Bank Century. Namun upaya tersebut bukanlah upaya untuk menjatuhkan pemerintah. "Kami hanya menjalankan fungsi kami sebagai pengawas pemerintah," sebutnya.
Ketua Fraksi Hanura Abdilla Fauzi Achmad, mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Bank Century, terkait pemanfaatan dana talangan yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satunya adalah pengucuran dana yang melebihi ketentuan.
Harusnya, kata dia, pemberian dana ke nasabah maksimal sebesar Rp2 miliar. "Tapi nyatanya ada pemegang saham yang menerima Rp 2 triliun," kata Abdilla.
Mantan auditor BPK tersebut menyebutkan, harusnya BPK tidak terlalu lama menyelesaikan audit investigasi Bank Century karena ruang lingkup yang diberikan sudah sangat jelas. "Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu lama," ungkapnya.
Sejauh ini hak angket Bank Century baru didukung penuh PDIP dan Partai Hanura. Beberapa fraksi lain utamanya yang berkoalisi dengan demokrat belum mendukung hak angket ini. "Kalau nantinya ada unsur pidana yang dilakukan penyelenggara negara maka hal itu bisa dibawa ke hak angket. Kami belum bisa mengatakan setuju atau tidak dengan angket," kata anggota Fraksi PKS, Andi Rahmat.
Khusus Partai Golkar, sejauh ini juga belum memberi ketegasan terkait penyelesaian kasus Bank Century. "Pak Ketua Umum belum menyatakan ada hak angket atau tidak ada hak angket," kata wakil ketua DPR asal Partai Golkar, Priyo Budi Santoso.
Partai Golkar juga tidak akan menegur anggotanya yang menyatakan mendukung upaya hak angket. "Itu adalah hak individu yang melekat pada anggota DPR. Kita di fraksi tidak punya hak untuk menegurnya," kata Priyo. (*)

Polisi Bekuk Pengedar Pin "Nabi" Mengaku Beli di Iran, Terancam 2,5 Tahun Penjara

2009-11-04T08:18:00.002-08:00

MAKASSAR, Latemmalala.blogspot.com/ -- Beredarnya pin bertuliskan nama Muhammad saw disertai foto, aparat kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut. Hasilnya, dua orang yang diduga terlibat langsung menyebarkan pin bermasalah itu, berhasil ditangkap mereka adalah Bahanda dan Irianto. Keduanya dijemput polisi di dua tempat terpisah pukul, Rabu 14 Oktober.
Bahanda dijemput di rumahnya, Kampung Romangpolong Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sebelumnya, polisi menjemput Irianto di Jalan Andi Tonro III, Nomor 9, Kecamatan Tamalate Makassar.
Anto tak lain adalah suami Mar, yang diketahui ikut menjual pin yang meresahkan umat Islam itu. Irianto yang akrab disapa Anto serta Bahanda tergabung dalam Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI).
Dari tangan Bahanda, polisi mengamankan lima pin serupa. Selain itu, polisi juga menyita laptop milik Bahanda, yang didalamnya diduga masih tersimpan gambar-gambar serupa.
Dihadapan petugas, Bahanda, lelaki kelahiran Bulukumba 31 tahun lalu ini, mengakui sebagai pemilik pin-pin tersebut, serta dibawa dari Iran tujuh bulan lalu. Bahanda memang masih terdaftar sebagai salah seorang pelajar jurusan Sastra Persia di pesantren Hausa Al Mahdi, Iran.
"Saat mau kembali ke Makassar, saya sempat beli untuk cinderamata. Kalau tidak salah, ada sekira 50-an. Sebagian lainnya sudah terjual," ungkap alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.
Selain pin, Bahanda mengakui membawa 100-an stiker bergambar keluarga Nabi Muhammad saw. Barang-barang tersebut Ia jual kepada anggota kelompok kajian Syiah yang ada di Makassar.
Untuk pin dan stiker dijual Rp 10.000 per lembar. Ada yang dijual langsung di rumahnya, ada juga yang diberikan kepada rekan-rekannya untuk ditawarkan di lingkungan komunitas kajiannya. Saat ini, jumlah pin tersisa lima buah, sedangkan stiker telah habis dijual. Pin yang tersisa disita polisi sebagai barang bukti.
Di Iran, suami dari Arfiani ini mengatakan, benda-benda tersebut tidak dilarang secara keras. Meski ia mengaku jika ulama dan pemerintah di sana juga mengeluarkan imbauan agar benda itu tidak diedarkan.
"Benda-benda itu dibuat sebagai ekspresi kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Apalagi, kami juga tidak meyakini bahwa itu adalah gambar Nabi Muhammad yang sesungguhnya," jelasnya.
Bahanda mengatakan, tidak berniat lagi kembali ke Iran, alasannya, kedua orangtuanya bernama Andi Baharuddin dan Andi Asia, melarang ia kembali. Saat ini, ia dan keluarganya memilih menjalani hidup dengan usaha fotokopi di Kampung Romangpolong, Gowa.
Hingga saat ini, keduanya masih berstatus saksi dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Kota Makassar Timur.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Didi Haryono menyatakan siap memproses pelaku yang mengedarkan pin tersebut. Karena itu, kita bersyukur pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pengedar pin bermasalah itu.
Pelaku penyebaran pin bertuliskan Nabi Muhammad disertai foto itu, menurut Didi jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 156 dan Pasal 157, tentang penistaan agama. Pelaku diancam hukuman 2,5 tahun penjara.
"Pada dasarnya kami dari Kejari Makassar siap menangani kasus pin bermasalah ini. Saya melihat kasus pin bermasalah ini sama dengan kasus Al Qiyadah yang kita tangani beberapa tahun lalu," kata Didi.
Tertangkapnya kedua pelaku diawali dari keberhasilan polisi menemukan informasi kediaman Irianto. Setelah membekuk Irianto, polisi berhasil mengorek keterangan bahwa pin itu dia peroleh dari tangan Bahanda di Romangpolong. Irianto selanjutnya digiring untuk menunjukkan kediaman Bahanda. Setiba di kediaman Bahanda, polisi berhasil menangkap Bahanda di rumah kontrakannya tanpa ada perlawanan berarti.
Sejumlah warga yang ikut menyaksikan drama tersebut mengaku cukup terkejut. Seorang warga yang tinggal tepat di depan rumah Bahanda, menjelaskan bahwa tetangganya itu terkesan tertutup. Tidak banyak bergaul dengan tetangga-tetangga lainnya.(*)

Kondom Gratis untuk Galakkan KB

2009-11-04T08:18:00.001-08:00

MAMUJU, ML- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan aksi bagi-bagi kondom gratis kepada masyarakat khususnya pasangan usia subur (PUS) dengan cara mendatangi warga yang ada di wilayah itu.
Kepala BKKBN Provinsi Sulbar Rostiawaty Arhus, di Mamuju, Rabu (28/10), mengatakan, kondom gratis itu diberikan kepada pemuda yang sudah berkeluarga agar ikut berperan dalam mewujudkan program KB nasional.
Ia mengatakan, aksi bagi-bagi komdom yang dilakukan stafnya dengan membagikan kepada masyarakat. Aksi itu telah menghabiskan sekitar 100 dos kondom. "Kita berharap pembagian kondom itu dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya-baiknya," ujarnya.
Dikatakannya, di Provinsi Sulbar, kesadaran pria dalam menggunakan alat kontrasepsi tersebut tergolong bagus dan berjalan efektif. "Jumlah pengguna alat kontrasepsi ini kini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya.

4.000 Butir Pil Ekstasi Dicampur dalam Beras

2009-11-04T08:17:00.002-08:00

MAKASSAR, Latemmalala.blogspot.com/-- - Tim Direktorat Narkoba Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), berhasil menggagalkan pengedaran sekitar 4.000 butir pil ekstasi senilai Rp 800 juta pada Jumat (30/10) malam. Pil "setan" jenis bintang ini disita dari tangan tersangka Ferdinand (36) warga jalan Danau Poso kompleks Taman Toraja di kawasan Tanjung Bunga bersama Gundara (35) saat melintas di jalan Sungai Tangka Makassar sekitar pukul 21.00 Wita.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim yang dipimpin oleh Kasat I Direktorat Narkoba Polda Sulselbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Totok Winarto telah mengintai dua tersangka yang mengendarai mobil bak terbuka dari jalan Pongtiku dan dicegat di jalan Sungai Tangka Makassar.
Saat mobil pick up ini digeledah, polisi menemukan ke 4.000 butir pil ekstasi ini dibungkus rapih didalam empat paket plastik dan disatukan dalam beras dan dalam ember bekas cat.
Totok Winarto mengungkapkan, jika penangkapan ini berkat adanya masukan dari warga.
Dari mobilnya ditemukan sisa bungkusan bekas paket pengiriman hingga diketahui jika barang ini sampai di tangan Ferdinand lewat jasa pengiriman dari Jakarta. "Ferdinan adalah pemasok dan pengedar besar narkoba di Indonesia Bagian Timur khususnya Makassar. Menjadi target pengejaran sejak enam bulan lalu," ungkapnya saat dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya di kompleks Taman Toraja.
Usai penangkapan di pinggir jalan yang berada di belakang Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini polisi kemudian melakukan pengembangan saat itu juga. Di rumahnya, polisi menemukan satu satu gulungan alumunium foil dan plastik yang biasa digunakan pembungkus ekstasi di gudang atas rumahnya.
Sedangkan Gundara yang menyetir mobil dengan nomor polisi DD 8194 U ini diduga baru saja balik dari tempat pengambilan barang haram ini di jl Pongtiku. Namun, mobil itu berhasil dicegat petugas. Mengenai peran Gundara, saat ini masih dalam penyelidikan. Apakah hanya sopir atau memang terlibat dalam jaringan bandar besar Indonesia Timur.
Dijelaskan pula bahwa harga per butir ekstasi ini antara Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per butir. Sehingga 4.000 butir ekstasi ini ditaksir senilai Rp 800 juta. Sementara warga kompleks Taman Toraja kaget saat belasan polisi ini menggeledah rumah Ferdinand. Mereka pun baru mengetahui jika warga Tiong Hoa itu adalah bandar narkoba.

Wuih, Korupsi BLT dan Jamkesmas Mencapai Rp 1,1 Triliun

2009-11-04T08:17:00.001-08:00

JAKARTA,Latemmalala.blogspot.com- Sejumlah dugaan korupsi seperti bantuan langsung tunai, biaya operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat, asuransi kesehatan warga miskin, termasuk dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum, dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu disampaikan Desa Merak yang digerakkan oleh Deddy Mizwar dan Mayor Jenderal Purn Saurip Kadi, Selasa (7/7).
Dalam jumpa pers seusai menemui pimpinan KPK, Saurip Kadi mengatakan, dibalik kebijakan pemerintah yang cukup populis di mata masyarakat, diduga terdapat praktik korupsi yang cukup besar nilainya. "Tindak korupsi ini juga ditemukan di KPU," katanya yang ikut didampingi juru bicara KPK, Johan Budi.
Selain kepada KPK, menurut Saurip, laporan dugaan korupsi itu juga disampaikan kepada calon presiden nomor 1 dan nomor 3, yakni Megawati dan Jusuf Kalla. Laporan itu tak disampaikan kepada capres nomor 2 Soesilo Bambang Yudhoyono, karena dugaan korupsi itu terkait erat dengan Yudhoyono selama menjabat sebagai presiden.
Dugaan korupsi di BLT dan jamkesmas serta askeskin, menurut Saurip, termasuk memiliki nilai cukup besar, mencapai Rp 1,1 triliun. "Data dan analisa yang kami miliki, telah diserahkan kepada KPK, karena hanya KPK yang memiliki otoritas untuk membuktikannya," katanya.
Terkait dugaan korupsi KPU, lanjutnya, terdapat pada sistem pendataan pemilih yang menyebabkan negara harus mengeluarkan dana terlalu besar, hingga Rp 980 miliar. Dana itu jauh lebih besar dibandingkan sensus pemilih lewat SMS yang diterapkan negara lain yang menghabiskan dana hanya sekitar Rp 100 juta.
Menurut konsultan keuangan Desa Merak, Justiani, sorotan korupsi saat ini tak hanya sebatas penyelewengan dana tetapi juga penerapan kebijakan pemerintah yang menyebabkan negara merugi. Seperti kebijakan BLT, jamkesmas, dan askeskin, yang belakangan ini diketahui disetir oleh International Monetary Fund (IMF), merupakan salah satu bentuk korupsi kebijakan.
Begitu juga dengan sistem pendataan pemilih yang dilaksanakan KPU sekarang ini. Kebijakan BLT, lanjutnya, juga menghina hak azasi manusia karena menghina rakyat miskin. "Dengan kebijakan BLT ini, rakyat miskin dianggap tak berdaya membiayai hidupnya," katanya.

Health Indonesia untuk Askes Komersial

2009-11-04T08:16:00.000-08:00

JAKARTA,Latemmalala.blogspot.com— PT Askes bertransformasi dengan membentuk anak perusahaan yang diberi nama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Ini merupakan tahapan baru dan sangat mendasar bagi PT Askes karena memisahkan kegiatan lini bisnis asuransi kesehatan/Askes komersial dari kegiatan lini bisnis asuransi kesehatan sosial.
“Orang sering mengindentikkan Askes komersial dengan Askes sosial. Dengan pemisahan ini Askes komersial tidak terbebani oleh Askes sosial. Kini sudah ada dua badan yang berbeda yang fokus dengan program masing-masing,” kata Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa di Jakarta, Kamis (23/7).
Menurut I Gede Subawa, transformasi di Askes perlu dilakukan agar Askes dapat mempersiapkan diri sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Pemisahan ini penting, kata Gede Subawa, agar Askes melalui Inhealth bisa lebih fokus dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan asuransi kesehatan komersial yang sebelumnya telah dirintis Askes sejak 17 tahun lalu. “Ini untuk menjawab kebutuhan pasar akan produk asuransi kesehatan bermutu dengan pembiayaan yang efisien dan efektif,” kata Gede Subawa.
Direktur Utama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Rosa Christiana Ginting menyatakan, pihaknya diberi modal awal oleh PT Askes sebesar Rp 300 miliar dan diberi target perolehan premi untuk tahun 2009 sebesar Rp 1 triliun.
“Kami mulai beroperasi 1 April 2009. Sejak April hingga Juni 2009 kami mendapat premi sebesar Rp 45 miliar. Memang targetnya tinggi, tapi kami tetap berusaha mencapainya,” kata Rosa.
Di awal beroperasinya Inhealth akan melakukan konversi sebanyak 2,1 juta orang dari 2.100 badan usaha peserta Askes komersial. “Oleh karenanya berdasarkan skala ekonomi portofolio nasabah ini, Inhealth akan segera mencapai critical mass,” kata Rosa.
Sampai saat ini 563 perusahaan atau sebanyak 260.211 orang sudah menjadi peserta Inhealth.
“Inheath menjalankan kegiatan asuransi jiwa dengan produk asuransi kesehatan, yang pengelolaannya berdasarkan mekanisme managed care dan indemnity. Sistem managed care menyediakan layanan menyeluruh sesuai kebutuhan medis, pola rujukan terstruktur dan berjenjang oleh provider yang terseleksi, sedangkan sistem indemnity memberikan kebebasan kepada peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun setiap tahun jumlah biaya untuk setiap jenis pelayanan dibatasi,” papar Rosa.

Dana PT Askes Capai Rp 5,6 Triliun

2009-11-04T08:15:00.002-08:00

LAMONGAN, Latemmalala.blogspot.com — Direktur Utama PT Askes Persero I Gede Subawa, Jumat (10/7), menyebutkan, tahun ini dana asuransi yang dikelola PT Askes mencapai Rp 5,6 triliun. Dana tersebut merupakan dana jaminan kesehatan untuk 15,177 juta orang peserta asuransi kesehatan di PT Askes. Dana tersebut naik hampir 30 kali lipat dari dana yang dikelola PT Askes pada tahun 2000 silam sebesar Rp 538 miliar.
Dana yang besar ini harus dipertanggungjawabkan secara baik untuk para pemilik PT Askes yakni pegawai (PNS) yang secara rutin menyetorkan preminya sebesar 2 persen dari gaji setiap bulan. Selama 17 tahun berturut-turut, hasil audit PT Askes memberi opini wajar tanpa pengecualian.
"Tantangan PT Askes ke depan akan semakin bertambah dengan rencana akan diubahnya status PT Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni suatu Badan Usaha Milik Daerah yang nirlaba," ujar Subawa dalam acara khitanan massal 82 anak dan senam kesegaran jasmani di Lamongan.
Subawa menjelaskan, kegiatan sunatan masal yang dilangsungkan di Lamongan dan diikuti 82 anak adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban PT Askes pada masyarakat. Pada ulang tahunnya ke-41, PT Askes juga menyerahkan bantuan satu unit ambulans pada Rumah Sakit Daerah Dr Soegiri Lamongan. "PT Askes juga akan luncurkan program beasiswa untuk anak PNS golongan I yang masih bersekolah di SMA dan perguruan tinggi," katanya.
Dalam khitanan massal yang digelar di Pendapa Bupati kali ini disiapkan 15 meja masing-masing dengan dua petugas kesehatan. Bupati Lamongan Masfuk memaparkan, metode sunat (khitan) dulu masih tradisional dilakukan oleh calak dengan menggunakan alat dari irisan batang bambu yang ditajamkan.
"Kini sudah menggunakan metode canggih dengan laser sehingga lebih cepat dan higienis, luka irisan juga lebih cepat kering. Dulu, kalau bambunya tidak tajam, ya makin lama proses sunatnya. Belum lagi proses keringnya yang lama," ujar Masfuk.

PT Askes Siap Laksanakan SJSN

2009-11-04T08:15:00.001-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com -
Direktur Utama PT Askes , I Gede Subawa I Gede mengatakan, PT Askes siap secara menyeluruh untuk menjadi pelaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menunggu keputusan pemerintah.
"Status badan PT Askes nantinya, diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Sudah ada diskusi. Sebagai tenaga profesional bagi kami yang terpenting bagaimana program bisa terlaksana," ujarnya.
PT Askes sudah mulai menyesuaikan diri. Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dengan persetujuan pemerintah selaku pemegang saham, PT Askes telah berubah sebagai organisasi yang bersifat nirlaba sekalipun bentuknya PT. Sejak tahun 2007, pemerintah juga tidak lagi menarik deviden.
Selain itu, telah berdiri pula anak perusahaan PT Askes yang mengelola asuransi komersial secara terpisah yakni Indonesia Health Insurance (InHealth). Biaya operasional PT Askes sendiri selama ini dari hasil pemupukan investasi selama berpuluh tahun.
I Gede mengatakan, pemerintah perlu segera menetapkan benefit yang diberikan kepada masyarakat lewat asuransi kesehatan secara nasional nantinya dan besaran premi agar program bisa segera dilaksanakan dengan cepat.
Direktur Operasional PT Askes (Persero) Umbu Marambadjaya Marisi mengatakan, PT Askes menggunakan model Managed Care yang memberikan proteksi atas risiko finansial akibat sakit secara menyeluruh dengan pelayanan kesehatan berjenjang. Mulai tahun 2010, PT Askes akan memperkuat peranan dokter keluarga sebagai pemberi pelayanan pada j

Ledakan Bone adalah Asteroid Jatuh

2009-11-04T08:14:00.001-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com — Pakar astronomi mengungkapkan bahwa ledakan besar yang terjadi di perairan Teluk Bone pada 8 Oktober 2009 lalu adalah akibat jatuhnya meteorit yang berasal dari asteroid berdiameter sekitar 10 meter ke bumi.
"Ledakan terjadi karena tekanan atmosfer menyebabkan pelepasan energi yang cukup besar, di mana kecepatan jatuh meteorit tersebut sekitar 20,3 km per detik atau 73.080 km per jam," kata pakar astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Dr Thomas Djamaluddin di Jakarta, Selasa (27/10).
Sistem pemantau internasional untuk larangan percobaan nuklir dari 11 stasiun, ujarnya, melaporkan telah mendeteksi adanya ledakan besar yang berpusat di sekitar lintang 4,5 LS dan bujur 120 BT, sekitar pukul 11.00 Wita pada 8 Oktober. Analisis ledakan menunjukkan bahwa kekuatan ledakan sekitar 50 kiloton TNT (trinitrotoluena) dan sinyal ledakan tersebut juga mencapai stratosfer yang tingginya lebih dari 20 km.
Kebanyakan asteroid yang jatuh tidak menyebabkan kerusakan di bumi, kecuali diameternya mencapai lebih dari 25 meter. Dikatakan Djamal, berdasarkan perkiraan sebaran meteoroid-asteroid di antariksa dekat bumi, obyek seperti itu punya kemungkinan jatuh di bumi setiap 2 sampai 12 tahun.
Pada Kamis (8/10), warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan adanya suara ledakan di mana sejumlah saksi mata sempat melihat benda memancarkan api dan asap di udara.
Namun, informasi yang beredar simpang siur, kebanyakan mengira ledakan itu merupakan ledakan pesawat jet tempur Sukhoi yang sedang melakukan latihan dari markasnya di Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar.
Sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) IV Makassar sempat mengaku telah terjadi gempa kecil sebesar 1,9 skala Richter (SR) di permukaan di perbatasan Kabupaten Bone dan Wajo, di mana di wilayah tersebut terdapat Patahan Sa`dang.
Warga lainnya menyebutkan, ledakan yang sempat menimbulkan getaran di darat tersebut disebabkan aksi bom ikan yang dilakukan nelayan setempat, tetapi ada pula warga yang telah menduga bahwa benda tersebut adalah meteorit.

Wuih... Ledakan Meteor di Bone Lampaui Kekuatan Bom Atom

2009-11-04T08:13:00.000-08:00

BANDUNG, Latemmalala.blogspot.com — Ledakan meteor di Bone, Sulawesi Selatan, pada 8 Oktober lalu menyita perhatian ilmuwan dunia. Ledakan yang dipicu asteroid besar itu bahkan dilaporkan sampai terdeteksi oleh alarm infrasound milik Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CNTBTO) yang berjarak 10.000 km dari lokasi jatuhnya meteorit.
Seperti dilaporkan Spaceweather.com, ledakan besar di Bone dipastikan akibat jatuhnya asteroid berdiameter 10 meter. Kekuatan ledakan itu, menurut peneliti dari University of Western Ontario, Elizabeth Silber dan Peter Brown, setara dengan 50 kiloton bom TNT. Atau, dua sampai tiga kali lipat lebih kuat dari ledakan bom atom yang terjadi di Perang Dunia ke-II.
Sampai-sampai, ledakan ini terdeteksi oleh alat sensor CNTBTO yang memang dikhususkan mendeteksi aktivitas atau ledakan nuklir di bumi. Ledakan ini sangat mengejutkan astronom dunia. Sebab, mereka tidak mendeteksi keberadaan asteroid ini sebelum menghunjam bumi.
Berdasarkan data statistik menyangkut populasi asteroid yang beredar di dekat bumi, asteroid-asteroid cukup besar seperti yang jatuh di Bone biasa menghantam bumi dalam kisaran 2-12 tahun sekali. "Observasi lebih lanjut akan sangat berharga untuk bisa menjelaskan event unik ini," tutur Silber.
Seperti diketahui, ledakan asteroid ini sempat mengakibatkan kepanikan warga. Tanah-tanah dan bangunan bergetar, langit pun bergemuruh. Awalnya, ledakan ini sempat dikira ledakan pesawat, bahkan sampai gempa. (**)

Kesra Fokus Tekan Angka Kemiskinan

2009-11-04T08:12:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com -- Masih tingginya angka kemiskinan di negeri ini akan menjadi fokus utama pekerjaan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berada di bawah lingkup Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Untuk mengatasinya, ada tiga strategi yang akan dicoba untuk diterapkan.
Menko Kesra, Agung Laksono mengungkapkan, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama di Indonesia. Untuk mengatasinya, akan diterapkan tiga langkah utama. "Banyak masalah kesehatan, tapi intinya kita fokus bagaimana soal penanggulangan terhadap kemiskinan.
Oleh karena itu, yang diharapkan publik agar angka kemiskinan dapat diturunkan," urai Agung dalam jumpa pers di sela-sela pelaksanaan National Summit di Hotel Ritz Carlton, Jumat 30 Oktober. Tiga langkah yang akan dilaksanakan menteri-menteri bidang kesejahteraan ini adalah pemberian bantuan kepada golongan sangat miskin, adanya pembelajaran untuk kerja mandiri untuk masyarakat dan infrastruktur, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Jika ketiga ini sudah dapat dikooordinasikan dengan mantap dan sudah dijalankan oleh institusi masing-masing, Menko Kesra hanya akan mendorong agar koordinasi dapat berjalan optimal," kata Agung.
Selain itu, lanjut Agung, penciptaan lapangan kerja juga akan menjadi fokus perhatian. Dengan adanya lapangan kerja, kemiskinan akan dapat dikurangi. "Pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan," kata mantan Ketua DPR ini.
Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rapat kesra antara lain, di bidang pengentasan kemiskinan, melakukan koordinasi pusat dengan daerah, antarlembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlu ada satu indikator kemiskinan, dan lain-lain. Di bidang kesempatan lapangan kerja, soal perundingan antara buruh dengan pengusaha harus diselesaikan jika terjadi perselisihan hubungan industrial, penguatan kelembangaan antara BNP2TKI antara Depnakertrans.
Bidang kesehatan yaitu upaya peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteran masyarakat, pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bencana dan lain-lain. Untuk bidang pendidikan, peningkatan kualitas lulusan terbaik, peningkatan pendidikan dasar sembilan tahun, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif dan akuntable.
Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI keluarga miskin untuk melanjutkan ke SMP, peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas dan distribusi guru, peningkatan kompetensi guru dan lain-lain.
Agung mengatakan dari beberapa rekomendasi tersebut, di antaranya sudah ada yang menjadi program pemerintah yang telah berjalan. Bagi program-program lama yang sudah berjalan baik maka pemerintah akan terus melanjutkan dan memperbaiki program tersebut.
Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin yang juga menghadiri National Summit 2009 ini mengatakan, pihaknya akan mengajukan proposal pengadaan moda transportasi massal di Makassar, seperti Busway. Pasalnya, salah satu masalah krusial yang perlu ditindaklanjuti di Makassar adalah transportasi yang sudah cukup padat.
"Saya sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi untuk membicarakan pengadaan Busway di Makassar dan beliau sudah memanggil saya ke kantornya. Fasilitas ini dianggap perlu untuk diadakan di Makassar sebab sudah saatnya kita memiliki angkutan massal untuk bisa mengatasi masalah kemacetan," jelas Ilham.
Masalah yang perlu dibicarakan dalam pengadaan Busway ini adalah persoalan anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Bisa dilihat untuk mengoperasionalkan satu koridor Busway di Makassar dengan 16 halte dibutuhkan dana sedikitnya Rp 60 miliar. Sedangkan kemampuan pembiayaan Kota Makassar sendiri masih jauh dari cukup untuk mengadakan fasilitas tersebut karena untuk membeli satu unit mobil dibutuhkan biaya berkisar Rp 800 juta dan satu halte dan jembatannya senilai Rp 3 miliar.
"Bisa dilihat DAU kita yang berkisar Rp 680 miliar 90 persennya diserap gaji dan operasional pemerintahan. Sisanya yang 10 persen sangat kecil untuk digunakan membiayai belanja pembangunan kita sehingga yang dilakukan hanya memaksimalkan hasil dari PAD yang berkisar Rp 150 miliar. Itupun belum mampu menutupi kebutuhan anggaran pembangunan di Makassar," urai Ilham.
Oleh karena itu, walikota dua periode ini berharap agar ada sharing dana dari pemerintah pusat untuk menanggulangi kebutuhan pembangunan fasilitas ini. Pemkot sendiri berencana untuk mengajak pihak ketiga seperti perusahaan reklame untuk mewujudkan rencana tersebut. Tawarannya, para pengusaha ini akan membuat halte dengan jembatan penyeberangannya dengan biaya sendiri dan mereka akan bisa memasang iklan serta dibebaskan pajaknya dalam jangka waktu tertentu. (**)

Gaji Guru Daerah Terpencil dan Menteri Harusnya Sama

2009-11-04T08:11:00.000-08:00

JAKARTA , Latemmalala.blogspot.com--
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Hermawan Sulistyo, mengatakan, gaji guru daerah terpencil harusnya sama dengan gaji menteri. Sebab tugas guru daerah terpencil sangat berat. "Tidak semua guru mau bertugas di daerah terpencil," kata Hermawan, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Smart FM, Jumat 30 Oktober.

Selain jarang ada guru bersedia ditugaskan di daerah terpencil, tingkat pendidikan guru daerah terpencil harusnya sama dengan menteri. "Tingkat keilmuannya juga harus S2 atau S3," sebutnya. Hanya saja, kebijakan menaikkan kesejahteraan guru daerah terpencil belum menjadi keinginan politik yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan rencana menaikkan gaji presiden hingga bupati.
"Saat ini anggota DPD, DPR, apalagi pemerintah belum terlalu bulat untuk melakukan perubahan. Apalagi DPD yang memang belum punya keberanian," jelasnya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bahar Ngitung, mengatakan, kenaikan gaji pejabat tinggi bisa dijadikan landasan menaikkan gaji guru daerah terpencil. "Kalau gaji anggota presiden dan menteri naik tentunya gaji guru daerah terpencil juga harus naik," ungkapnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Arif Budimanta, mengungkapkan, seluruh warga negara punya harapan untuk menaikkan kesejhateraannya. Persoalannya ada pada feedbeck kepada masyarakat.
"Adakah pelayanan publik diperbaiki, orang masuk rumah sakit menjadi gampang bagi masyarakat miskin. Jadi persoalannya bukan pada kenaikan, tapi efektifitas kenaikan gaji," jelasnya. (*)

Kapolri Minta Masyarakat Tak Takut Polisi

2009-11-04T08:04:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com-- Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) kemarin melantik delapan Kapolda. Dalam amanatnya, Kapolri meminta para Kapolda yang baru dilantik untuk meningkatkan keamanan di daerah, terutama menjelang ratusan pemilihan kepala daerah pada 2010 mendatang.
Bukan itu saja, Kapolri juga meminta Kapolda bisa bekerjasama dengan unsur masyarakat, serta mengubah paradigma polisi yang ditakuti menjadi penganyom dan pelindung masyarakat dari kejahatan. "Polri sedang berubah. Hingga di lapangan, polisi bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi pengayom dan pelindung masyarakat," beber Kapolri di Rupatama Mabes Polri.
Dalam pelantikan kemarin, delapan jenderal yang menerima tugas sebagai Kapolda baru antara lain Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Hasyim Irianto SH, Kapolda Jawa Timur Brigjen Pratiknyo, Kapolda Lampung Brigjen Edmon Ilyas; Kapolda Papua, Brigjen Bekto Suprapto; Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Hertian Aristarkus Yunus; Kapolda Jambi Brigjen Sulistiyono; Kapolda Sumatera Barat, Kombes Andayono; dan Kapolda Kalteng, Brigjen Damianus Jackie.
Kapolri dalam kesempatan itu juga meminta para Kapolda hingga Kapolsek, menyukseskan program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, SBY-Boediono. Menurutnya, Polri harus tampil terdepan dalam bidang keamanan.
"Pada 2010, ada ratusan pemilihan kepala daerah. Ini menjadi tugas kita untuk mengawalnya. Saya amanatkan kepada para Kapolda untuk menjalankan tugas sesuai aturan, tegakkan integritas Polri," tukasnya. (*)

KPK Jadi Jaminan Penangguhan Penahanan Bibit-Chandra

2009-11-04T08:01:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menjadi penjamin, dalam permohonan penangguhan penahanan dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. "Penjaminnya lembaga, KPK," ujar Kepala Biro Hukum KPK Chaidir Ramli kepada wartawan usai menjenguk Bibit-Chandra di Bareskrim, Mabes Polri, Jumat 30 Oktober.
Dijelaskan, permohonan penangguahan penahanan itu akan segera diajukan ke penyidik, agar dua tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan itu tidak ditahan. "Segera kita ajukan," terangnya. Dijelaskan, kunjungan ke Bareskrim kemarin, selain menjenguk ia juga memfasilitasi rencana kunjungan pimpinan KPK lainnya.
Pasalnya, dalam kunjungan 29 Oktober, ketua KPK tak diizinkan menjenguk dua koleganya itu.
Masih dalam kunjungan itu juga, Chaidir Ramli juga mendata kebutuhan-kebutuhan Bibit-Chandra selama dalam tahanan. Menurutnya kebutuhan itu antara lain pakaian, sikat gigi, sendal, vitamin dan perlengkapan lainnya. "Kondisinya sehat," terangnya. (*)

Akhirnya, SBY Angkat Bicara Penahanan Chandra dan Bibit

2009-11-04T07:44:00.000-08:00

JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya serius menanggapi penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Sehari setelah Chandra dan Bibit ditahan Bareskrim Mabes Polri, Jumat 30 Oktober siang, SBY akan menggelar jumpa pers.

"Menanggapi penahanan Pak Chandra dan Bibit. Siang ini, presiden memanggil Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhukam Patrialis Akbar, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri," terang juru bicara kepresidenan, Dino Patti Djalal di istana presiden, Jumat 30 Oktober.

SBY rencananya memberikan keterangan pers sekitar pukul 15.00 Wib. "Agar masyarakat mendapatkan informasi yang komprehenshif, pukul 15.00 Wib, rencananya Presiden SBY memberikan keterangan," paparnya.

Sebelumnya, SBY melalui Dino, menyatakan bahwa namanya yang disebut-sebut dalam rekaman merupakan pencatutan. Dia pun meminta kasus pencatutan itu diusut secara tuntas karena merupakan tindakan illegal. ?Presiden minta kasus pencatutan itu diusut secara tuntas,? bebernya.

Dalam beberapa pemberitaan di media massa, diduga Anggodo Widjojo, yang merupakan adik kandung buronan KPK, Anggoro Widjojo berbicara dengan orang yang diduga Abdul Hakim Ritonga, wakil Jaksa Agung. Namun, Ritonga dengan tegas membantahnya. Pembicaraan itu diduga tentang rencana upaya kriminalisasi KPK. Transkrip rekaman pembicaraan yang melibatkan sejumlah pejabat itu pun secara cepat menyebar luas. (*)

Mahasiswa ITB Tolak SBY-Budiono

2009-06-18T10:06:00.000-07:00

Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana deklarasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono yang akan dilakukan di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga). Para mahasiswa menggelar spandung di sepanjang menuju pintu masuk pelataran gerbang berisi penolakan kampus mereka dijadikan ajang politik.

Aksi para mahasiswa ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparata keamanan dari polda Jawa Barat. Maklum, pisisi tempat mereka berorasi dan memasang spanduk berada tidak lebih dari 500 meter dari gedung Sabuga tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pendeklarasian dengan cawapres Budiono.

Para mahasiswa sempat mengutuk dan mengumpat kepada setiap tamu undangan yang tengah mengantri kendaraan menuju pintu masuk area Sabuga. Aparat dari brimob polda Jawa Barat sempat akan menghalau para demonstran, namun tidak jadi dilakukan lantaran masih banyaknya tamu undangan dan pejabat yang tengah berada di lokasi.

Sementara itu dari lokasi tempat deklarasi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, panitia acara terlihat masih sibuk dengan penerimaan tamu undangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sempat menengok panggung tempat akan duduk di acaranya nanti. Sesuai jadwal, deklarasi menurut rencana akan dilakukan pada pukul 19.00 WIB

Untungkan SBY-Budiono

2009-06-18T10:01:00.000-07:00

Nama Budiono sebagai cawapres dari partai Demokrat dinilai tidak banyak berpengaruh terhadap pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini penilaian publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono masih baik dari sisi pencitraan maupun dukungan.

Hasil Survey Lembaga Survey Indonesia terhadap suara responden yang dihimpun dari 33 provinsi menunjukkan tetap mendukung Susilo Bambang Yudhoyono meski dipasangkan dengan Budiono. "Wakil presiden tidakmembantu menaikan atau menurunkan pilihan pada sby," ujar Direktur Lembaga Survey Indonesia Saiful Mujandi di kantornya Jalam Lembang Terusan Kamis (14/5) siang.

Sebutan paham ekonomi neoliberalisme yang disandang Budiono, tidak membawa pengaruh besar terhadap opini pulik. Sebab menurut Mujani, resistensi yang muncul dari nara sumber puling, adalah jika tokoh yang muncul adalah dari kalangan partai atau elit tokoh.

"Bahkan Boediono sebagai calon wapres sby memperkuat sby diklanagan kelas menengah yang potensial mempengaruhi masa pemilih umum," kata Mujani.

Menurut Saiful Mujani, publik yang berada di garis menengah keatas masih memberikan respon positif kepada Susilo Bambang Yuhoyono. Bahkan nilai yang sama masih tetap di dapat pada saat dilakukan survey ke dua kali, sepanjang 19 April hingga 3 Mei 2009.

Survey LSI juga menguntungkan Budiono dengan menyebut Gubernur Bank Indonesia dinilai cukup mampu bekrja sama dengan berbagai politisi dari partai karena kompeten, punya integritas, luwes dan santun. Pada akhirnya ia akan dihormati dan mendapatkan dukungan dari partai partai dari PAN, PPP, dan PKS.

Sementara nama Prabowo, Megawati, Jusuf Kalla dan Wiranto, berdasarkan hasil survey masih berada jauh dari dukungan opini publik kepada Susilo Bambang Yudhoyono. "Bahkan jika diantara tiga pasang nanti, suara publik tetap ke SBY,' ujarnya.

Peluang Menang JK-Wiranto Dinilai Sangat Besar

2009-06-18T09:51:00.000-07:00

Peluang menang pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura, Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto), pada pilpres yang akan berlangsung pada 8 Juli mendatang dinilai sangat besar.

"Kami meyakini peluang pasangan JK-Wiranto memenangkan pilpres sangat besar di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara," ujar Wakil Koordinator Tim Kampanye JK-Wiranto Wilayah Sumatera I, Nurdin Tampubolon, di Medan, Kamis.

Menurut dia, visi ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan itu merupakan salah satu faktor utama yang akan membuatnya menjadi pilihan rakyat.

Faktor lain adalah karena pasangan itu merupakan satu-satunya "Pasangan Nusantara" dari tiga pasangan capres-cawapres yang ada, yakni perpaduan antara tokoh Jawa dan luar Jawa.

JK-Wiranto, menurut dia, dapat dipandang layaknya pasangan proklamator RI Soekarno-Hatta, dwi tunggal yang memadukan ketokohan Jawa dan luar Jawa. Pasangan itu juga dinilai menjawab kerinduan daerah akan kehadiran tokoh yang mampu membawa perubahan.

"JK-Wiranto merupakan satu-satunya pasangan yang dinilai mewakili kebhinnekaan dan heterogenitas bangsa kita. JK-Wiranto bukan pasangan `pilkada`," ujarnya.

Caleg terpilih Partai Hanura untuk DPR RI dari daerah pemilihan Sumut I itu mengatakan, bangsa Indonesia dewasa ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat.

Sebagai mantan pengusaha sukses, JK diyakini akan mampu membangun perekonomian bangsa dengan lebih baik dengan memanfaatkan ketajaman visi bisnisnya, sedang Wiranto sebagai mantan birokrat yang pernah memegang tampuk pimpinan tertinggi di militer akan memastikan keamanan bagi segenap elemen bangsa.

"Perpaduan antara mantan pengusaha dan mantan birokrat militer akan memberi kepastian bagi berkembangnya perekonomian dalam rasa aman dan kondusifitas. Hal itu yang dewasa ini sangat-sangat dibutuhkan bangsa ini," ujarnya.

Bagi Sumut yang dikenal heterogen dan bahkan disebut miniatur Indonesia, JK-Wiranto merupakan pasangan yang paling masuk akal untuk pilihan pada pilpres mendatang.

"Karenanya kami optimistis JK-Wiranto juga akan menang besar di Sumut," katanya di sela-sela pelantikan Tim Kampanye JK-Wiranto Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut pada Rabu (27/5) malam.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, B Napitupulu melantik 409 personil Tim Kampanye JK-Wiranto Tingkat Provinsi Sumut serta ratusan personil lain yang tergabung dalam tim kampanye di tingkat kabupaten/kota

JK-Wiranto Yakin Menang Pilpres 2009

2009-06-18T09:37:00.000-07:00

Tim sukses pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres) Jusuf Kalla-Wiranto yakin JK-Win memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 dalam satu putaran.

"Kami yakin dengan kerja keras dari semua tim, JK-Wiranto yang diberi nama `Pasangan Nusantara` akan memenangkan Pilpres 2009," kata salah satu tim pasangan Capres/Cawapres JK-Wiranto, Indra J. Piliang di Jakarta, Selasa.

Menurut Indra, popularitas JK-Wiranto dalam Pilpres kali ini jauh lebih baik ketimbang Capres/Cawapres lainnya, apalagi slogan "lebih cepat lebih baik"membawa nama pasangan usungan Partai Golkar dan Hanura itu mendapat nilai tambah dari semua kalangan masyarakat.

Slogan pasangan nusantara itu sempat dicemooh, namun setelah timnya melakukan sosialisasi dan konsolidasi ke sejumlah daerah ternyata popularitas JK-Wiranto kian tinggi terutama pada kalangan pedesaan.

Indra mengkritik slogan salah satu tim Capres/Cawapres terkait "good governace" atau pemerintahan yang baik dan bersih, yang disebutnya slogan itu bukan hanya ditekadkan satu capres namun juga semua Capres dan Cawapres wajib memegang amanah tersebut.

"Yang perlu kita antisipasi dari lahirnya istilah good governance itu adalah, apakah lahir dari keprihatinan atas penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia ataukah karena desakan lembaga-lembaga asing terkait masalah pinjaman dana luar negeri (IMF dan bank dunia)," katanya.

JK-WIranto akan terus berupaya membangun kemandirian ekonomi dan kemandirian bangsa, sehingga dipercaya rakyat dan memang ternyata mendapat respon yang baik dari rakyat indonesia, klaim Indra.

Akan tetapi, jika good governance itu karena pesanan dan desakan lembaga asing, maka itu sangat bertolak belakang dengan program JK-Wiranto yang mempunyai komitmen yang mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi kerakyatan.

"Negara dan Bangsa Indonesia akan membutuhkan keseungguhan dalam mengedepankan good governance, artinya sebuah komitmen yang harus dijalankan sesuai dengan sungguh-sungguh, bukan justru sebaliknya yang hanya sebuah komoditas politik," katanya.

Indra juga mengimbau kepada seluruh timnya agar amanah yang sudah diberikan partai untuk memenangkan pasangan JK-Wiranto dilaksanakan dengan baik tanpa merugikan dan mengorbankan salah satu capres tertentu lainnya.

Tentang JK-Wiranto

2009-06-14T01:07:00.000-07:00

PASANGAN NUSANTARA
Pasangan JK-Wiranto sebagai Capres & Cawapres merupakan putra - putra terbaik Bangsa Indonesia yang mencerminkan keseimbangan Jawa dan Luar Jawa, Tokoh Sipil dan Tokoh Militer yang berprestasi di bidang ekonomi dan di bidang militer, sekaligus tokoh yang mencerminkan kepemimpinan Nasionalis-Religius.

Pasangan JK - Wiranto mempunyai keluarga (istri) yang daerah asalnya berbeda, Ibu Mufidah JK berasal dari Sumatra Barat, sedangkan Ibu Uga Wiranto berasal dari Gorontalo-Sulawesi.

2009-06-14T00:46:00.000-07:00

KCB: Menuju Cinta yang Halal
Gambar
Berkaca kepada kesuksesan 'Ayat-ayat Cinta', novel lain karya Habiburrahman El Shirazy (Kang Abik) 'Ketika Cinta Bertasbih' pun kembali difilmkan. Hadir dengan beberapa aktor-aktris pendatang baru, apakah 'Ketika Cinta Bertasbih' (KCB) akan sefenomenal 'AAC'?

KCB berkisah tentang kehidupan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Yaitu Azzam (Kholidi Asadil Alam), Anna (Oki Setiana Dewi), dan Furqon (Andi Arsyil).

Azzam sudah 9 tahun berkuliah dan mampu bertahan hidup dengan berjualan tempe di Kairo. Tujuannya pun sederhana, lulus kuliah dan bisa membantu orang tuanya. Namun di akhir masa kuliahnya, ada 1 tujuan lagi yang ingin ia capai, yaitu menikah.

Azzam sudah mengincar seorang perempuan, Anna. Namun belum saja melihat wajahnya atau sekedar berbincang, Azzam sudah merasa yakin untuk melamarnya. Bahkan Azzam sudah melihat kesolehan dan kecantikan Anna.

Namun ternyata Anna sudah terlanjur dilamar oleh temannya sendiri, Furqon yang juga sedang kuliah di Al-Azhar. Rencananya mereka akan menikah setelah Furqon menyelesaikan S2-nya. Hal itu pun membuat Azzam hanya bisa gigit jari.

Perjalanan Furqon untuk meminang Anna tak berjalan mulus. Sementara di sisi lain, Azzam sangat tak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Anna. Namun rupanya ada sosok wanita yang terang-terangan menyukai Azzam, yaitu Eliana (Alice Norin) seorang anak duta besar Indonesia di Mesir yang juga sedang kuliah di Al-Azhar.

Bagaimana perjalanan Azzam selanjutnya untuk menggapai cita-citanya? Bagaimana pula kisah pernikahan Furqon dan Anna?

'KCB' hingga saat ini memang sangat ditunggu kehadirannya oleh pembaca novel Kang Abik. Apalagi 'AAC' bisa dibilang sukses membawa trend film dan sinetron bergenre religi.

Meskipun menampilkan setting Mesir, alur cerita 'KCB' terasa sedikit menjenuhkan. 'KCB' terlalu banyak dialog dan miskin konflik sehingga terkesan bertele-tele. Apa karena cerita yang ditampilkan diusahakan sama dengan novelnya?

Nah, apakah 'Ketika Cinta Bertasbih' patut dilabeli sebagai 'mega film'? Anda sendiri yang bisa menentukan. 'KCB' bisa mulai disaksikan pada 11 Juni 2009 di bioskop kesayangan Anda.

MENANTI KEPEDULIAN PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT

2009-06-14T00:30:00.000-07:00

MENANTI KEPEDULIAN PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT

Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah, yakni penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, dengan perubahan pola dan tatanan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dalam gaya pemerintahan dari Atas ke Bawah (Top Down) berubah menjadi dari Bawah ke Atas (Button Up), dengan mengamanahkan praktek pemerintahan secara transparansi, akuntabilitas, serta sasaran yang tepat, polemik dan venomena kinerja pemerintah semakin semraut.

Begitu pula, dengan terlaksananya Pemilihan Umum secara langsung baik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang diserahkan secara langsung kepada masyarakat untuk memilih presiden, bupati/walikota dan anggota legislatif secara langsung, umum. Bebas dan rahasia, membuka peluang masyarakat secara umum untuk ikut atau membentuk Partai Politik (Parpol) sebagai wujud kebebasan berpendapat di Bumi Pertiwi ini demi kepentingan khalayak umum atau kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Pertanyaannya, kalau kedua permasalahan ini dibiarkan berjalan dan berkembang seperti itu dengan alasan kebebasan berpendapat, kebebasan menentukan sikap daerah masing-masing (otonomi daerah) tanpa mendapat pengawasan yang super ketat oleh masyarakat serta kesadaran para pejabat yang punya kewenangan untuk mengatur pemerintahan, begitu pula para wakil rakyat di parlemen yang nota bene duduk sebagai wakil rakyat (perwakilan atau perwalian rakyat) tidak peduli dan menyadari amanah yang sesungguhnya diembang, terabaikan begitu saja dengan tujuan dan nikmat sesaat atau dengan dalih mumpun kita yang pegang peranan dan berkuasa, maka akibatnya bermuara pada masyarakat itu sendiri sebagai korban ketidak pedulian dan kesewenangan para pejabat dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan dan kebutuhan secara umum rakyat.

Kalau begitu, lantas bagaimana kita bersikap? Haruskah pemerintah dan wakil-wakil rakyat di dewan dimosi tidak percaya, atau didemo besar-besaran agar mereka mau membuka telinga, mata dan hatinya? Rasanya juga tidak perlu, karena hanya akan dijadikan ajang politisasi belaka. Lantas, seperti apa kita bersikap? Sederhana saja, yaitu, cukup dicatat dalam hati, bahwa mereka itu sesungguhnya bukanlah pelayan dan abdi rakyat. Mereka itu sejatinya adalah pembual, yang tidak mampu mengembang amanah rakyat.

Karena itu, pada kesempatan melakukan pembaruan amanah rakyat kelak, mereka yang tidak mau membuka telinga, mata dan hatinya saat ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak layak saat mereka datang meminta izin perwalian baik pada Pemilu Legislatif maupun Pilkada kelak.

Memang langkah dan sikap seperti ini tidak menyelesaikan masalah, dalam arti kata, perilaku para pejabat pemerintah dan wakil rakyat di parlemen yang tidak berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tapi setidaknya, ada semangat perlawanan dan sinyal bahwa kita sebagai rakyat juga sudah tidak gampang lagi dieksploitasi.

Dengan demikian, akan meransang keinginan untuk segera membenahi sistem dan mekanisme pemerintahan yang lebih baik dan mengembalikan peran dan fungsi wakil-wakil rakyat di parlemen sebagai orang-orang yang dipercaya dan diserahi amanah oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai amanah dan harapan yang dijanjikan pada saat memohon izin perwalian untuk duduk diparlemen atau sebagai kepala daerah terpilih.

Tentu saja dari mereka yang mendapat amanah untuk melayani rakyat ini secara beradab dan bermartabat, bukan dari mereka yang berwatak lebih buruk dari seekor keledai. Tapi mereka itu adalah beriman, bermoral , berdedikasi tinggi, serta memiliki ilmu pengetahuan dan profesional pada bidang dan keahlian masing-masing.

PELUANG CALEG PEREMPUAN

2009-06-13T10:28:00.000-07:00

BESAR PELUANG CALEG PEREMPUAN PEMILU 2009

Kursi Parlemen besar kemungkinan akan diisi oleh mayoritas perempuan pada periode 2009-2014, mengingat bertambahnya jumlah calon legislatif perempuan sebagai tanda tingginya partisipasi politik dalam pemilu 2009 mendatang. Hal ini senada dengan undang-undang yang mewajibkan semua partai politik mengakomodasi minimal 30 persen caleg perempuan.

Harapan kita pada caleg perempuan itu, tidak hanya sekedar formalitas dalam pemenuhan instruksi undang-undang belaka dalam pemilu legislatif mendatang, yang menargetkan kuota perempuan di parlemen kelak harus lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya.

Secara demografis, peluang caleg perempuan untuk meraih kuota 30 persen pada pemilu legislatif mendatang sangat besar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2007 menunjukkan 50,3 persen dari total penduduk Indonesia (241.973.879 jiwa). Ini menunjukkan bahwa perempuan sumber daya yang cukup besar. Namun harus diakui, meski sebagai kelompok mayoritas, keberdayaan dan kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki, termasuk dalam keterwakilan perempuan di politik.

Perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi berbeda dari laki-laki. Aspirasi tersebut dapat terwakili melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Dengan dukungan peningkatan kualitas, kredibilitas, dan kapasitan caleg perempuan. Hingga terbentuk jaringan perempuan yang kuat dan solid yang akan berimplikasi terhadap perubahan proses demokrasi politik yang lebih baik akan menguatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pembentukan dan penguatan jaringan, merupakan satu mekanisme dan sosialisasi. Yang penting bagi caleg perempuan, dalam hal ini membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan merupakan salah satu strategi efektif meningkatkan representasi perempuan di politik.

Untuk mendapat simpati dan dukungan, caleg perempuan harus membangun jaringan, baik ditingakat keluarga, kerabat, ataupun pertemanan-pertemanan lainnya.