Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana deklarasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono yang akan dilakukan di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga). Para mahasiswa menggelar spandung di sepanjang menuju pintu masuk pelataran gerbang berisi penolakan kampus mereka dijadikan ajang politik.
Aksi para mahasiswa ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparata keamanan dari polda Jawa Barat. Maklum, pisisi tempat mereka berorasi dan memasang spanduk berada tidak lebih dari 500 meter dari gedung Sabuga tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pendeklarasian dengan cawapres Budiono.
Para mahasiswa sempat mengutuk dan mengumpat kepada setiap tamu undangan yang tengah mengantri kendaraan menuju pintu masuk area Sabuga. Aparat dari brimob polda Jawa Barat sempat akan menghalau para demonstran, namun tidak jadi dilakukan lantaran masih banyaknya tamu undangan dan pejabat yang tengah berada di lokasi.
Sementara itu dari lokasi tempat deklarasi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, panitia acara terlihat masih sibuk dengan penerimaan tamu undangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sempat menengok panggung tempat akan duduk di acaranya nanti. Sesuai jadwal, deklarasi menurut rencana akan dilakukan pada pukul 19.00 WIB
Nama Budiono sebagai cawapres dari partai Demokrat dinilai tidak banyak berpengaruh terhadap pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini penilaian publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono masih baik dari sisi pencitraan maupun dukungan.
Hasil Survey Lembaga Survey Indonesia terhadap suara responden yang dihimpun dari 33 provinsi menunjukkan tetap mendukung Susilo Bambang Yudhoyono meski dipasangkan dengan Budiono. "Wakil presiden tidakmembantu menaikan atau menurunkan pilihan pada sby," ujar Direktur Lembaga Survey Indonesia Saiful Mujandi di kantornya Jalam Lembang Terusan Kamis (14/5) siang.
Sebutan paham ekonomi neoliberalisme yang disandang Budiono, tidak membawa pengaruh besar terhadap opini pulik. Sebab menurut Mujani, resistensi yang muncul dari nara sumber puling, adalah jika tokoh yang muncul adalah dari kalangan partai atau elit tokoh.
"Bahkan Boediono sebagai calon wapres sby memperkuat sby diklanagan kelas menengah yang potensial mempengaruhi masa pemilih umum," kata Mujani.
Menurut Saiful Mujani, publik yang berada di garis menengah keatas masih memberikan respon positif kepada Susilo Bambang Yuhoyono. Bahkan nilai yang sama masih tetap di dapat pada saat dilakukan survey ke dua kali, sepanjang 19 April hingga 3 Mei 2009.
Survey LSI juga menguntungkan Budiono dengan menyebut Gubernur Bank Indonesia dinilai cukup mampu bekrja sama dengan berbagai politisi dari partai karena kompeten, punya integritas, luwes dan santun. Pada akhirnya ia akan dihormati dan mendapatkan dukungan dari partai partai dari PAN, PPP, dan PKS.
Sementara nama Prabowo, Megawati, Jusuf Kalla dan Wiranto, berdasarkan hasil survey masih berada jauh dari dukungan opini publik kepada Susilo Bambang Yudhoyono. "Bahkan jika diantara tiga pasang nanti, suara publik tetap ke SBY,' ujarnya.
Peluang menang pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura, Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto), pada pilpres yang akan berlangsung pada 8 Juli mendatang dinilai sangat besar.
"Kami meyakini peluang pasangan JK-Wiranto memenangkan pilpres sangat besar di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara," ujar Wakil Koordinator Tim Kampanye JK-Wiranto Wilayah Sumatera I, Nurdin Tampubolon, di Medan, Kamis.
Menurut dia, visi ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan itu merupakan salah satu faktor utama yang akan membuatnya menjadi pilihan rakyat.
Faktor lain adalah karena pasangan itu merupakan satu-satunya "Pasangan Nusantara" dari tiga pasangan capres-cawapres yang ada, yakni perpaduan antara tokoh Jawa dan luar Jawa.
JK-Wiranto, menurut dia, dapat dipandang layaknya pasangan proklamator RI Soekarno-Hatta, dwi tunggal yang memadukan ketokohan Jawa dan luar Jawa. Pasangan itu juga dinilai menjawab kerinduan daerah akan kehadiran tokoh yang mampu membawa perubahan.
"JK-Wiranto merupakan satu-satunya pasangan yang dinilai mewakili kebhinnekaan dan heterogenitas bangsa kita. JK-Wiranto bukan pasangan `pilkada`," ujarnya.
Caleg terpilih Partai Hanura untuk DPR RI dari daerah pemilihan Sumut I itu mengatakan, bangsa Indonesia dewasa ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat.
Sebagai mantan pengusaha sukses, JK diyakini akan mampu membangun perekonomian bangsa dengan lebih baik dengan memanfaatkan ketajaman visi bisnisnya, sedang Wiranto sebagai mantan birokrat yang pernah memegang tampuk pimpinan tertinggi di militer akan memastikan keamanan bagi segenap elemen bangsa.
"Perpaduan antara mantan pengusaha dan mantan birokrat militer akan memberi kepastian bagi berkembangnya perekonomian dalam rasa aman dan kondusifitas. Hal itu yang dewasa ini sangat-sangat dibutuhkan bangsa ini," ujarnya.
Bagi Sumut yang dikenal heterogen dan bahkan disebut miniatur Indonesia, JK-Wiranto merupakan pasangan yang paling masuk akal untuk pilihan pada pilpres mendatang.
"Karenanya kami optimistis JK-Wiranto juga akan menang besar di Sumut," katanya di sela-sela pelantikan Tim Kampanye JK-Wiranto Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut pada Rabu (27/5) malam.
Pada kesempatan itu, Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, B Napitupulu melantik 409 personil Tim Kampanye JK-Wiranto Tingkat Provinsi Sumut serta ratusan personil lain yang tergabung dalam tim kampanye di tingkat kabupaten/kota
Tim sukses pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres) Jusuf Kalla-Wiranto yakin JK-Win memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 dalam satu putaran.
"Kami yakin dengan kerja keras dari semua tim, JK-Wiranto yang diberi nama `Pasangan Nusantara` akan memenangkan Pilpres 2009," kata salah satu tim pasangan Capres/Cawapres JK-Wiranto, Indra J. Piliang di Jakarta, Selasa.
Menurut Indra, popularitas JK-Wiranto dalam Pilpres kali ini jauh lebih baik ketimbang Capres/Cawapres lainnya, apalagi slogan "lebih cepat lebih baik"membawa nama pasangan usungan Partai Golkar dan Hanura itu mendapat nilai tambah dari semua kalangan masyarakat.
Slogan pasangan nusantara itu sempat dicemooh, namun setelah timnya melakukan sosialisasi dan konsolidasi ke sejumlah daerah ternyata popularitas JK-Wiranto kian tinggi terutama pada kalangan pedesaan.
Indra mengkritik slogan salah satu tim Capres/Cawapres terkait "good governace" atau pemerintahan yang baik dan bersih, yang disebutnya slogan itu bukan hanya ditekadkan satu capres namun juga semua Capres dan Cawapres wajib memegang amanah tersebut.
"Yang perlu kita antisipasi dari lahirnya istilah good governance itu adalah, apakah lahir dari keprihatinan atas penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia ataukah karena desakan lembaga-lembaga asing terkait masalah pinjaman dana luar negeri (IMF dan bank dunia)," katanya.
JK-WIranto akan terus berupaya membangun kemandirian ekonomi dan kemandirian bangsa, sehingga dipercaya rakyat dan memang ternyata mendapat respon yang baik dari rakyat indonesia, klaim Indra.
Akan tetapi, jika good governance itu karena pesanan dan desakan lembaga asing, maka itu sangat bertolak belakang dengan program JK-Wiranto yang mempunyai komitmen yang mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi kerakyatan.
"Negara dan Bangsa Indonesia akan membutuhkan keseungguhan dalam mengedepankan good governance, artinya sebuah komitmen yang harus dijalankan sesuai dengan sungguh-sungguh, bukan justru sebaliknya yang hanya sebuah komoditas politik," katanya.
Indra juga mengimbau kepada seluruh timnya agar amanah yang sudah diberikan partai untuk memenangkan pasangan JK-Wiranto dilaksanakan dengan baik tanpa merugikan dan mengorbankan salah satu capres tertentu lainnya.
PASANGAN NUSANTARA Pasangan JK-Wiranto sebagai Capres & Cawapres merupakan putra - putra terbaik Bangsa Indonesia yang mencerminkan keseimbangan Jawa dan Luar Jawa, Tokoh Sipil dan Tokoh Militer yang berprestasi di bidang ekonomi dan di bidang militer, sekaligus tokoh yang mencerminkan kepemimpinan Nasionalis-Religius.
Pasangan JK - Wiranto mempunyai keluarga (istri) yang daerah asalnya berbeda, Ibu Mufidah JK berasal dari Sumatra Barat, sedangkan Ibu Uga Wiranto berasal dari Gorontalo-Sulawesi.
KCB: Menuju Cinta yang Halal Gambar Berkaca kepada kesuksesan 'Ayat-ayat Cinta', novel lain karya Habiburrahman El Shirazy (Kang Abik) 'Ketika Cinta Bertasbih' pun kembali difilmkan. Hadir dengan beberapa aktor-aktris pendatang baru, apakah 'Ketika Cinta Bertasbih' (KCB) akan sefenomenal 'AAC'?
KCB berkisah tentang kehidupan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Yaitu Azzam (Kholidi Asadil Alam), Anna (Oki Setiana Dewi), dan Furqon (Andi Arsyil).
Azzam sudah 9 tahun berkuliah dan mampu bertahan hidup dengan berjualan tempe di Kairo. Tujuannya pun sederhana, lulus kuliah dan bisa membantu orang tuanya. Namun di akhir masa kuliahnya, ada 1 tujuan lagi yang ingin ia capai, yaitu menikah.
Azzam sudah mengincar seorang perempuan, Anna. Namun belum saja melihat wajahnya atau sekedar berbincang, Azzam sudah merasa yakin untuk melamarnya. Bahkan Azzam sudah melihat kesolehan dan kecantikan Anna.
Namun ternyata Anna sudah terlanjur dilamar oleh temannya sendiri, Furqon yang juga sedang kuliah di Al-Azhar. Rencananya mereka akan menikah setelah Furqon menyelesaikan S2-nya. Hal itu pun membuat Azzam hanya bisa gigit jari.
Perjalanan Furqon untuk meminang Anna tak berjalan mulus. Sementara di sisi lain, Azzam sangat tak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Anna. Namun rupanya ada sosok wanita yang terang-terangan menyukai Azzam, yaitu Eliana (Alice Norin) seorang anak duta besar Indonesia di Mesir yang juga sedang kuliah di Al-Azhar.
Bagaimana perjalanan Azzam selanjutnya untuk menggapai cita-citanya? Bagaimana pula kisah pernikahan Furqon dan Anna?
'KCB' hingga saat ini memang sangat ditunggu kehadirannya oleh pembaca novel Kang Abik. Apalagi 'AAC' bisa dibilang sukses membawa trend film dan sinetron bergenre religi.
Meskipun menampilkan setting Mesir, alur cerita 'KCB' terasa sedikit menjenuhkan. 'KCB' terlalu banyak dialog dan miskin konflik sehingga terkesan bertele-tele. Apa karena cerita yang ditampilkan diusahakan sama dengan novelnya?
Nah, apakah 'Ketika Cinta Bertasbih' patut dilabeli sebagai 'mega film'? Anda sendiri yang bisa menentukan. 'KCB' bisa mulai disaksikan pada 11 Juni 2009 di bioskop kesayangan Anda.
Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah, yakni penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, dengan perubahan pola dan tatanan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dalam gaya pemerintahan dari Atas ke Bawah (Top Down) berubah menjadi dari Bawah ke Atas (Button Up), dengan mengamanahkan praktek pemerintahan secara transparansi, akuntabilitas, serta sasaran yang tepat, polemik dan venomena kinerja pemerintah semakin semraut.
Begitu pula, dengan terlaksananya Pemilihan Umum secara langsung baik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang diserahkan secara langsung kepada masyarakat untuk memilih presiden, bupati/walikota dan anggota legislatif secara langsung, umum. Bebas dan rahasia, membuka peluang masyarakat secara umum untuk ikut atau membentuk Partai Politik (Parpol) sebagai wujud kebebasan berpendapat di Bumi Pertiwi ini demi kepentingan khalayak umum atau kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.
Pertanyaannya, kalau kedua permasalahan ini dibiarkan berjalan dan berkembang seperti itu dengan alasan kebebasan berpendapat, kebebasan menentukan sikap daerah masing-masing (otonomi daerah) tanpa mendapat pengawasan yang super ketat oleh masyarakat serta kesadaran para pejabat yang punya kewenangan untuk mengatur pemerintahan, begitu pula para wakil rakyat di parlemen yang nota bene duduk sebagai wakil rakyat (perwakilan atau perwalian rakyat) tidak peduli dan menyadari amanah yang sesungguhnya diembang, terabaikan begitu saja dengan tujuan dan nikmat sesaat atau dengan dalih mumpun kita yang pegang peranan dan berkuasa, maka akibatnya bermuara pada masyarakat itu sendiri sebagai korban ketidak pedulian dan kesewenangan para pejabat dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan dan kebutuhan secara umum rakyat.
Kalau begitu, lantas bagaimana kita bersikap? Haruskah pemerintah dan wakil-wakil rakyat di dewan dimosi tidak percaya, atau didemo besar-besaran agar mereka mau membuka telinga, mata dan hatinya? Rasanya juga tidak perlu, karena hanya akan dijadikan ajang politisasi belaka. Lantas, seperti apa kita bersikap? Sederhana saja, yaitu, cukup dicatat dalam hati, bahwa mereka itu sesungguhnya bukanlah pelayan dan abdi rakyat. Mereka itu sejatinya adalah pembual, yang tidak mampu mengembang amanah rakyat.
Karena itu, pada kesempatan melakukan pembaruan amanah rakyat kelak, mereka yang tidak mau membuka telinga, mata dan hatinya saat ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak layak saat mereka datang meminta izin perwalian baik pada Pemilu Legislatif maupun Pilkada kelak.
Memang langkah dan sikap seperti ini tidak menyelesaikan masalah, dalam arti kata, perilaku para pejabat pemerintah dan wakil rakyat di parlemen yang tidak berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tapi setidaknya, ada semangat perlawanan dan sinyal bahwa kita sebagai rakyat juga sudah tidak gampang lagi dieksploitasi.
Dengan demikian, akan meransang keinginan untuk segera membenahi sistem dan mekanisme pemerintahan yang lebih baik dan mengembalikan peran dan fungsi wakil-wakil rakyat di parlemen sebagai orang-orang yang dipercaya dan diserahi amanah oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai amanah dan harapan yang dijanjikan pada saat memohon izin perwalian untuk duduk diparlemen atau sebagai kepala daerah terpilih.
Tentu saja dari mereka yang mendapat amanah untuk melayani rakyat ini secara beradab dan bermartabat, bukan dari mereka yang berwatak lebih buruk dari seekor keledai. Tapi mereka itu adalah beriman, bermoral , berdedikasi tinggi, serta memiliki ilmu pengetahuan dan profesional pada bidang dan keahlian masing-masing.
Kursi Parlemen besar kemungkinan akan diisi oleh mayoritas perempuan pada periode 2009-2014, mengingat bertambahnya jumlah calon legislatif perempuan sebagai tanda tingginya partisipasi politik dalam pemilu 2009 mendatang. Hal ini senada dengan undang-undang yang mewajibkan semua partai politik mengakomodasi minimal 30 persen caleg perempuan.
Harapan kita pada caleg perempuan itu, tidak hanya sekedar formalitas dalam pemenuhan instruksi undang-undang belaka dalam pemilu legislatif mendatang, yang menargetkan kuota perempuan di parlemen kelak harus lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya.
Secara demografis, peluang caleg perempuan untuk meraih kuota 30 persen pada pemilu legislatif mendatang sangat besar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan.
Data Badan Pusat Statistik Tahun 2007 menunjukkan 50,3 persen dari total penduduk Indonesia (241.973.879 jiwa). Ini menunjukkan bahwa perempuan sumber daya yang cukup besar. Namun harus diakui, meski sebagai kelompok mayoritas, keberdayaan dan kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki, termasuk dalam keterwakilan perempuan di politik.
Perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi berbeda dari laki-laki. Aspirasi tersebut dapat terwakili melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
Dengan dukungan peningkatan kualitas, kredibilitas, dan kapasitan caleg perempuan. Hingga terbentuk jaringan perempuan yang kuat dan solid yang akan berimplikasi terhadap perubahan proses demokrasi politik yang lebih baik akan menguatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
Pembentukan dan penguatan jaringan, merupakan satu mekanisme dan sosialisasi. Yang penting bagi caleg perempuan, dalam hal ini membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan merupakan salah satu strategi efektif meningkatkan representasi perempuan di politik.
Untuk mendapat simpati dan dukungan, caleg perempuan harus membangun jaringan, baik ditingakat keluarga, kerabat, ataupun pertemanan-pertemanan lainnya.
