JAKARTA, Latemmalala.blogspot.com -- Masih tingginya angka kemiskinan di negeri ini akan menjadi fokus utama pekerjaan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berada di bawah lingkup Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Untuk mengatasinya, ada tiga strategi yang akan dicoba untuk diterapkan.
Menko Kesra, Agung Laksono mengungkapkan, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama di Indonesia. Untuk mengatasinya, akan diterapkan tiga langkah utama. "Banyak masalah kesehatan, tapi intinya kita fokus bagaimana soal penanggulangan terhadap kemiskinan.
Oleh karena itu, yang diharapkan publik agar angka kemiskinan dapat diturunkan," urai Agung dalam jumpa pers di sela-sela pelaksanaan National Summit di Hotel Ritz Carlton, Jumat 30 Oktober. Tiga langkah yang akan dilaksanakan menteri-menteri bidang kesejahteraan ini adalah pemberian bantuan kepada golongan sangat miskin, adanya pembelajaran untuk kerja mandiri untuk masyarakat dan infrastruktur, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Jika ketiga ini sudah dapat dikooordinasikan dengan mantap dan sudah dijalankan oleh institusi masing-masing, Menko Kesra hanya akan mendorong agar koordinasi dapat berjalan optimal," kata Agung.
Selain itu, lanjut Agung, penciptaan lapangan kerja juga akan menjadi fokus perhatian. Dengan adanya lapangan kerja, kemiskinan akan dapat dikurangi. "Pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan," kata mantan Ketua DPR ini.
Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rapat kesra antara lain, di bidang pengentasan kemiskinan, melakukan koordinasi pusat dengan daerah, antarlembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlu ada satu indikator kemiskinan, dan lain-lain. Di bidang kesempatan lapangan kerja, soal perundingan antara buruh dengan pengusaha harus diselesaikan jika terjadi perselisihan hubungan industrial, penguatan kelembangaan antara BNP2TKI antara Depnakertrans.
Bidang kesehatan yaitu upaya peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteran masyarakat, pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bencana dan lain-lain. Untuk bidang pendidikan, peningkatan kualitas lulusan terbaik, peningkatan pendidikan dasar sembilan tahun, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif dan akuntable.
Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI keluarga miskin untuk melanjutkan ke SMP, peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas dan distribusi guru, peningkatan kompetensi guru dan lain-lain.
Agung mengatakan dari beberapa rekomendasi tersebut, di antaranya sudah ada yang menjadi program pemerintah yang telah berjalan. Bagi program-program lama yang sudah berjalan baik maka pemerintah akan terus melanjutkan dan memperbaiki program tersebut.
Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin yang juga menghadiri National Summit 2009 ini mengatakan, pihaknya akan mengajukan proposal pengadaan moda transportasi massal di Makassar, seperti Busway. Pasalnya, salah satu masalah krusial yang perlu ditindaklanjuti di Makassar adalah transportasi yang sudah cukup padat.
"Saya sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi untuk membicarakan pengadaan Busway di Makassar dan beliau sudah memanggil saya ke kantornya. Fasilitas ini dianggap perlu untuk diadakan di Makassar sebab sudah saatnya kita memiliki angkutan massal untuk bisa mengatasi masalah kemacetan," jelas Ilham.
Masalah yang perlu dibicarakan dalam pengadaan Busway ini adalah persoalan anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Bisa dilihat untuk mengoperasionalkan satu koridor Busway di Makassar dengan 16 halte dibutuhkan dana sedikitnya Rp 60 miliar. Sedangkan kemampuan pembiayaan Kota Makassar sendiri masih jauh dari cukup untuk mengadakan fasilitas tersebut karena untuk membeli satu unit mobil dibutuhkan biaya berkisar Rp 800 juta dan satu halte dan jembatannya senilai Rp 3 miliar.
"Bisa dilihat DAU kita yang berkisar Rp 680 miliar 90 persennya diserap gaji dan operasional pemerintahan. Sisanya yang 10 persen sangat kecil untuk digunakan membiayai belanja pembangunan kita sehingga yang dilakukan hanya memaksimalkan hasil dari PAD yang berkisar Rp 150 miliar. Itupun belum mampu menutupi kebutuhan anggaran pembangunan di Makassar," urai Ilham.
Oleh karena itu, walikota dua periode ini berharap agar ada sharing dana dari pemerintah pusat untuk menanggulangi kebutuhan pembangunan fasilitas ini. Pemkot sendiri berencana untuk mengajak pihak ketiga seperti perusahaan reklame untuk mewujudkan rencana tersebut. Tawarannya, para pengusaha ini akan membuat halte dengan jembatan penyeberangannya dengan biaya sendiri dan mereka akan bisa memasang iklan serta dibebaskan pajaknya dalam jangka waktu tertentu. (**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar